Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, partainya menolak wacana perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Pernyataan Prabowo merespons kontroversi mencuatnya wacana penerapan sistem proporsional tertutup atau mencoblos gambar partai pada Pemilu 2024.
“Kita dari bawah, dari bawah. Semua seluruh anggota menghendaki terbuka (sistem proporsional terbuka). Ya kita menghendaki terbuka karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan,” kata Prabowo di Kantor Bappilu Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra di Jalan Letjen S. Parman, Kavling 7-8 Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (7/1/2023).
Singkatnya, lanjut Prabowo, sistem pemilu proporsional terbuka cenderung lebih demokratis dari sisi keterwakilan masyarakat. “Satu dapil ada enam calon (anggota legislatif) dari satu partai, bisa mewakili ada perempuan, ada pemuda ada yang ulama. Ada yang buruh ada yang petani,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Prabowo, jika proporsional tertutup diberlakukan, tentu hak keterwakilan berada pada sisi partai bukan dari masyarakat. Maka dari itu, Prabowo sebagai salah satu petuga partai mengaku tak ingin egois.
“Nanti kalau tertutup ya DPP yang menentukan siapa, bukan rakyat. Kita mau dari bawah,” tutur dia.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai bukan caleg.
“Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Sementara itu, beberapa pihak mengajukan uji materi terkait Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK. Pasal tersebut mengatur tentang sistem proporsional terbuka atau pemungutan suara dengan memilih calon anggota legislatif
Beri Komentar (menggunakan Facebook)