Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan tiga rekomendasi untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang inklusif dan menggerakkan para perempuan. Rekomendasi itu dikeluarkan usai menggelar rapat Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu di Trans Resort, Kuta Utara, Badung, Bali.
“Salah satu rekomendasinya yakni turut menguatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan, diantaranya yakni melalui penyusunan kurikulum pendidikan politik perempuan sebagai pemilih, peserta, dan pengawas,” kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam konferensi pers di Hotel Trans Bali, Seminyak, Minggu (22/12/2024).
Cara lainnya yakni dengan meningkatkan kapasitas perempuan sebagai pemilih, peserta, dan pengawas. Lalu, menghapus hambatan sosial, ekonomi, dan struktural yang menghalangi perempuan terlibat dalam Pemilu dan Pemilihan.
Tak lupa, Lolly menambahkan, juga mendorong kampanye Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan adil gender
“Kedua, kami mendorong revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) dan Undang- Undang Pemilihan (UU Pemilihan) yang inklusif dan demokratis,” tuturnya.
Revisi itu di antaranya terkait pemenuhan kuota minimal 30% perempuan penyelenggara Pemilu dengan pengubahan frasa “memperhatikan” direvisi dengan frasa “mewujudkan”.
“Mulai dari timsel, rekrutmen penyelenggara Pemilu, hingga hasil penyelenggara yang terpilih, baik dari tingkatan RI hingga adhoc,” ucap Lolly.
Lebih lanjut, Bawaslu juga turut berharap nantinya mampu mewujudkan Pemilu yanh inklusif. Lolly menekankan di antaranya yakni menerbitkan kebijakan Bawaslu, terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan.
Kemudian, memastikan desain Pemilu ramah bagi perempuan disabilitas, dan mendukung perempuan dari kelompok rentan. Seperti masyarakat adat, miskin, aliran kepercayaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
“Bawaslu berkomitmen tidak ada satupun perempuan yang memiliki hambatan baik sebagai pemilih, penyelenggara, peserta Pemilu karena harus berhadapan dengan situasi kekerasan,” pungkasnya.