Gara-gara anggaran kementeriannya disunat dari Rp1,2 triliun pada 2024, menjadi Rp681 miliar pada 2025, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meradang.
Dia salahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bahkan, Bahlil sempat curhat saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Menghadapi kemarahan koleganya di kabinet, Suharso santai saja. “Hampir semua Kementerian pasti minta tambahan, termasuk tambahan yang kemarin ini dari Pak Bahlil,” kata Suharso dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 secara virtual di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Berdasarkan aturan yang berlaku, lanjutnya, Bappenas memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC).
Dengan perspektif GRC, kata dia, RKP 2025 akan mengukur jenis dan tingkat risiko (risk appetite) dalam setiap agenda pembangunan.
“Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu, kami juga bisa mengatakan, oh ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu, mungkin tidak perlu lagi ada di APBN,” kata Suharso.
Tak main-main marahnya, Bahlil mengancam target investasi pada 2025 bakal terjun bebas. Karena itu tadi, anggarannya dipangkas lantas menyebut tak akan memadai untuk mencapai RKP 2025 yang telah ditetapkan Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa.
“RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih,” ucap Bahlil.
“Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian,” kata Bahlil.