Pakar Kebijakan Publik, Ichsanudin Noorsy mengaku tidak yakin Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bentukan Menkopolhukam Mahfud MD mampu membongkar cuci uang di Kementerian Keuanga (Kemenkeu) senilai Rp349 triliun.
“Karena subyektif sekali satgas ini. Sri Mulyani dilibatkan. Ingat, dugaan cuci uang di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun itu, mutasi debet-kredit di kemenkeu. Ada ratusan transaksi yang melibatkan ratusan orang. Sejak 2009 hingga april 2023,” tutur Noorsy, Jakarta, dikutip dari Youtube Abraham Samad, Sabtu (20/5/2023).
Noorsy yang mantan Anggota DPR dari Golkar itu, meyakini, keberadaan anak buah Sri Mulyani di Satgas TPPU, membuat skandal besar di Kemenkeu, sulit dibongkar. Kasus-kasus pajak yang merugikan negara dalam jumlah besar, bukan rahasia umum lagi. “Ya, bagaimana mau menyapu lantai kotor kalau sapunya kotor. Sistem kita rusak, pelakunya rusak, alatnya juga kotor. Semuanya sistemik,” ungkapnya.
Pun demikian bila dibentuk Pansus TPPU di DPR, menurut Noorsy, tidak akan mujarab untuk membongkar dugaan cuci uang di Kemenkeu senilai Rp349 triliun. Ada pengalaman Pansus BLBI, bank Bali dan Pansus Pelindo II, semuanya tidak berarti apa-apa.
“Kalau pun dibentuk pansus TPPU Kemenkeu, tidak akan bisa diterapkan. Belajar dari pengalaman Pansus Pelindo II ada tiga, Pertama, setop kontrak Pelindo dengan Hutchitson, penegakan hukum kepada pelaku korupsi dan ganti Rini Soemarno yang kala itu menjabat Menteri BUMN. tiga-tiganya enggak dijalankan karena UU MD3 diterabas,” tandasnya.
Ekonom senior Anthony Budiawan mempertanyakan kenapa baru dua pejabat di Kemenkeu yang tersangkut dugaan pencucian uang. Yakni Rafael Alun Trisambodo, mantan eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Andhi Pramono, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar. “Masih ada pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat pencucian uang senilai Rp489 triliun. Semoga KPK atau Kejagung bisa segera mengusut tuntas. Bukan hanya lip service, alias omong besar saja,” ungkap Anthony.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)