Wacana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, mulai dari DPR hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka menilai langkah ini berisiko memperburuk konflik dan membuka peluang bagi Israel menguasai penuh wilayah Palestina.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, menilai evakuasi justru kontraproduktif terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Seharusnya tidak perlulah evakuasi warga Gaza ke Indonesia, walaupun sementara, karena akan membuka jalan menuju ethnic cleansing,” kata Ansory kepada inilah.com, Selasa (15/4/2025).
Ia mendorong pemerintah untuk tetap fokus menyuarakan kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional, alih-alih menarik warganya keluar dari tanah kelahiran mereka.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, mengaku belum mendapat informasi rinci soal rencana evakuasi tersebut.
“Belum ada kejelasan dari Pemerintah mengenai evakuasi warga Palestina yang terluka akibat perang di Gaza,” ujarnya singkat.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa langkah evakuasi bersifat kemanusiaan dan bukan relokasi permanen. “Ya itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo kepada wartawan saat kunjungan ke Antalya, Turki, Sabtu (12/4/2025).
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak berniat memindahkan warga Gaza untuk menetap di Indonesia. “Oh tidak, tidak (merelokasi). (Evakuasi) untuk membantu,” tandasnya.
Namun, dua tokoh teras MUI menyampaikan penolakan keras. Waketum MUI Anwar Abbas mempertanyakan urgensi Indonesia terlibat dalam rencana yang dinilai selaras dengan strategi Israel dan Amerika Serikat.
“Untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginan mengosongkan Gaza?” ujar Anwar dalam pernyataannya, Rabu (9/4/2025).
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan warga Gaza, melainkan agresi militer Israel.
“Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri,” kata Cholil melalui akun media sosialnya.
Rais Syuriah PBNU itu juga mempertanyakan jaminan kembalinya warga Gaza ke tanah air mereka setelah dievakuasi.
“Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina,” pungkasnya.