Mantan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso turut menyoroti sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI yang akan mengisi kursi kepemimpinan Ibu Kota sepeninggal Gubernur Anies Baswedan. Ia menyebut jabatan “gratis” itu rawan agenda tersembunyi dan syarat intrik politik.
“Saya berpandangan untuk mengusulkan betul kepada pemerintah pusat untuk memutuskan, pilih figur yang betul-betul mumpuni. Tidak mempunyai hidden agenda dan embel-embel titipan politik identitas apapun,” kata Priyo di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2022).
Priyo menjelaskan, jabatan yang diemban selama kurang lebih dua tahun itu nantinya punya potensi untuk menganggu stabilitas politik. Ia yakin kalau saja itu terjadi, maka gejolak politik pada tahun-tahun mendatang akan kembali memanas.
“Ini gratisnya tinggal tunjuk. Oleh karena itu harus betul-betul. Karena begitu nanti Pj Gubernur yang terpilih dia tergoda karena embel-embel titipan politik atau apapun itu, hancur. Saya pastikan itu menjadi biang keributan secara nasional,” ujar Priyo menambahkan.
Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 ini mengharapkan siapapun yang bertugas menjadi Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan akan menjalankan pekerjaan sesuai koridor. Selain itu, dapat mengayomi masyarakat di seluruh Jakarta selama dua tahun mendatang.
Sejauh ini sudah ada tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan usulan DPRD DKI. Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar
Beri Komentar (menggunakan Facebook)