Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) atau komoditas minyak sawit mentah mendapat dukungan masyarakat.
Dalam catatan Indikator, sebanyak 66,3 persen masyarakat setuju dengan kebijakan tersebut. “Masyarakat setuju untuk sementara waktu minyak goreng dilarang dijual ke luar negeri. Ini untuk menjamin ketersediaan dalam negeri,” katanya.
Sebaliknya, hanya 24,8 persen masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah melarang ekspor CPO. “Kebijakan melarang ekspor minyak goreng untuk sementara waktu sejalan dengan sikap mayoritas warga yang setuju ekspor minyak goreng dilarang,” ungkap Burhanuddin.
Pada temuan lain, sebelum Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan korupsi kasus mafia minyak goreng, termasuk keputusan pemerintah melarang ekspor CPO, sebanyak 83,7 persen masyarakat sulit menemukan minyak goreng.
Setelahnya, kelangkaan minyak goreng menurun. Jumlah masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng menjadi 74,9 persen.
“Ini yang menjelaskan mengapa dukungan publik sangat besar diberikan kepada Jaksa Agung dalam memerangi mafia minyak goreng,” ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 73,1 persen masyarakat menilai kelangkaan terjadi akibat harga dan permintaan pasar internasional meningkat. Kondisi ini membuat produsen lebih banyak menjual komoditas minyak goreng ke luar negeri.
Mayoritas menilai kelangkaan minyak goreng akibat lebih banyak yang dijual ke luar negeri, karena permintaan dan harga internasional meningkat. Sebaliknya, hanya 16,7 persen masyarakat yang menganggap kelangkaan minyak goreng terjadi karena produksi sawit nasional menurun
Beri Komentar (menggunakan Facebook)