Desakan agar PDIP berlaku adil dan berani memberikan sanksi pemecatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait statusnya sebagai kader partai tersebut mencuat. Sanksi ini dinilai perlu dijatuhkan menyusul langkah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kendati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP mengharuskan anggota keluarga dari kadernya tak boleh beda partai.
Namun, jangankan sanksi, PDIP rupanya tak berani untuk memanggil Jokowi menyangkut polemik Kaesang bergabung ke PSI. Menurut Politikus PDIP Deddy Sitorus, Jokowi merupakan kader terbaik PDIP. Dengan begitu, hampir tak mungkin mantan Wali Kota Solo itu dipanggil karena tidak mampu menahan Kaesang agar tak bergabung ke partai lain selain PDIP.
“Kalau Kaesang mengambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, beliau kan presiden,” kata Deddy dalam sebuah diskusi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9/2023).
Sebagai kader yang sudah bersama PDIP belasan tahun hampir dua dekade, Deddy menilai sukar bagi Jokowi untuk tidak memahami aturan internal partainya tersebut. Terlebih, sebagai kader yang mampu menduduki jabatan tertinggi di negeri ini, Jokowi sudah mampu menjadi kader terbaik PDIP.
“Dia (Jokowi) kader terbaik partai loh, primus inter pares (anak bangsa terbaik), best among equal, gitu loh, dia itu petugas partai yang tertinggi maqomnya,” ujar Deddy.
Oleh karena itu, pria berkacamata itu menyatakan akan absurd jika kemudian Jokowi, seorang presiden, dipanggil petinggi partai lantaran tak mampu meyakinkan anaknya untuk berada di partai politik yang sama.
“Lucu kan. Itu menurut saya nggak bakal dipanggil Pak Presiden,” ungkap Deddy.
Ia juga menegaskan, Kaesang juga memiliki hak dalam menentukan langkah politiknya.
“Yang diuji disini kan bukan partai tetapi Pak Jokowi, kalau kita serahkan saja kepada partai untuk menilai seperti apa ini. Menurut saya, tidak mau dipanjang-panjangkan, ini ada anak muda yang mau masuk partai ya silakan,” ujar Deddy menambahkan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mendesak PDIP berlaku adil, dan berani memberikan sanksi pemecatan kepada Jokowi atas langkah Kaesang. Sanksi ini sebagaimana hukuman yang pernah diterima kader PDIP lainnya, terkait kasus serupa.
Pangi pun mengkritisi sikap lembek PDIP, seakan memberikan perlakuan khusus bagi keluarga Jokowi. Terlebih, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat justru mengatakan tidak ada persoalan bagi Kaesang menjadi kader partai lain karena kini telah memiliki rumah tangga sendiri, tidak lagi menjadi bagian keluarga inti Jokowi.
“Kalau ingin hukum, itu harus fair (adil) setara, (maka) bagi (kader) lain berlaku pasal itu tapi kalau Pak Jokowi agak diperlakukan istimewa, kalau mau setara harus dicopot dong,” kata Pangi saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Dengan demikian, PDIP seharusnya konsisten. Hal ini berkaca putusan sebelumnya, memberhentikan Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku karena istrinya mencalonkan diri sebagai kader PAN. Hal itu dinilai melanggar AD/ART Nomor 25a. “Kalau memang ada pada kasus (Murad Ismail) PDIP memberhentikan kadernya karena beda (partai) sebelumnya tentu melakukan ya harus equal atau setara,” ujar Pangi menambahkan.
