Mulai tahun ini, dana dari dividen BUMN yang ditargetkan Rp80 triliun bakal masuk brangkas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat BPI Danantara.
Konsekuensinya, PNBP yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal susut besar, atau gagal target. “Untuk PNBP dari target APBN 2025, sebesar Rp513,6 triliun, kemungkinan hanya tercapai Rp477,2 triliun. Ini karena Rp80 triliun dividen yang seharusnya masuk ke APBN sekarang, diserahkan ke Danantara,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Dengan kondisi tersebut, kata dia, realisasi PNBP diproyeksikan hanya mencapai 92,9 persen dari target. Namun, pemerintah memitigasi agar dampak negatif dari perpindahan dana tersebut, tidak sepenuhnya terjadi.
Sri Mulyani menyampaikan, Kemenkeu terus berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya. Caranya dengan menambal setengah dari Rp80 triliun yang masuk BPI Danantara, lewat penerimaan baru.
“Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun, sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” tuturnya.
Dalam hal ini, Sri Mulyani meyakini, dividen BUMN akan bernilai strategis untuk dikelola BPI Danantara, khususnya dalam menumbuhkan perekonomian nasional.
Harapannya, proyek-proyek yang dikembangkan BPI Danantara mampu mendorong arus investasi besar, terutama di sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.
Dengan strategi diversifikasi dan optimalisasi PNBP dari berbagai sektor, pemerintah berharap kesinambungan fiskal tetap terjaga, tanpa terlalu bergantung pada setoran dividen BUMN.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan menegaskan, upaya penambalan kehilangan penerimaan (dividen BUMN), dilakukan dengan mengandalkan potensi dari sektor lain.
Sektor tersebut di antaranya PNBP dari sumber daya alam (SDA) nonmigas, layanan K/L, dan kontribusi Badan Layanan Umum (BLU).
“Nah, otomatis dengan adanya penerimaan dari PNBP yang lain, ini paling tidak bisa mengurangi dividen yang seharusnya masuk, terus enggak jadi masuk,” kata Rofyanto.
Ia mencontohkan, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU) yang pada semester I 2025 ditargetkan sebesar Rp30 triliun ternyata melampaui ekspektasi. Begitu pula dengan PNBP dari K/L yang menunjukkan kinerja di atas target.
“PNBP-PNBP K/L, kemudian BLU-BLU, itu kan ternyata penerimaannya meningkat, jadi lebih tinggi dari yang ditargetkan di APBN. Jadi otomatis kan bisa menutup yang tadi shortfall dari yang dividen BUMN,” ungkap Rofyanto.
Hingga semester I-2025, realisasi total PNBP mencapai Rp222,9 triliun, atau setara 43,4 persen dari target tahunan. Capaian ini ditopang oleh PNBP SDA nonmigas sebesar Rp55,5 triliun, SDA migas sebesar Rp47,2 triliun, PNBP lainnya seperti hibah dan hasil penjualan produk pendidikan sebesar Rp68,1 triliun, serta BLU sebesar Rp40,3 triliun. Setoran dari dividen BUMN yang tercatat dalam pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) masih sebesar Rp11,8 triliun.