Permasalahan di wilayah Kashmir sampai saat ini belum selesai. Sejak tahun 1947, Kashmir terus mengalami mengalami penderitaan, perampasan hak asasi, bahkan membatasi pergerakan tokoh dan warga Kashmir.
Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E Muhammad Hassan mengatakan bahwa PBB seakan tidak memiliki kekuatan untuk membela Kashmir. Sehingga, resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak pernah terealisasikan.
“Mengapa PBB tidak membantu Kashmir, padahal PBB bisa membantu wilayah seperti Rwanda, karena memang PBB tidak punya kekuatan untuk ini, sama seperti Palestina,” ujar Dubes Hassan dalam acara Diskusi Kemanusiaan Hari Solidaritas Kashmir dengan tema ‘Masa Depan Kashmir dan Solusinya’ yang digelar oleh MINA News di Aula Insan Mandiri Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/2/2023).
Ia pun berharap Indonesia terus menyuarakan hal-hal positif untuk kebebasan wilayah Kasmir di India-Pakistan. Mengingat, hubungan Indonesia dan Pakistan berjalan dengan baik.
“Indonesia sebagai negara mayoritas muslim memiliki pengalaman dalam menyelesaikan krisis di negara lain seperti Filipina, Timor Leste, Papua dan Aceh. Maka dari itu masyarakat Kashmir dan Pakistan berharap indonesia dapat menyuarakan suara-suara positif di wilayah Kasmir,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Kashmir menjadi agenda yang belum terselesaikan sejak tahun 1947. Sejak itu, wilayah Kashmir yang mayoritas Muslim itu bergejolak yang tidak berkesudahan.
Dengan itu, jika ada tokoh-tokoh Kasmir yang menyuarakan kebebasan, India akan menberi tanda sebagai teroris, ekstrimis, radikalis dan sebagainya.
“India memberikan pilihan untuk pemilihan umum, tetapi calonnya dari India. sehingga tidak ada pilihan bagi rakyat Kashmir untuk memilih calon Muslim atau yang mendukung dari Pakistan,” tutup Dubes Hassan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)