DPRD DKI Jakarta menilai penumpukan transportasi online di sebagian ruang jalan terutama saat jam sibuk, menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan harus ada aturan bagi transportasi online yang sedang menanti penghasilan. Sehingga harus ada tempat khusus bagi mereka supaya tidak terjadi penumpukan di ruas jalan.
“Perilaku mitra pengemudi juga terkadang tidak mengindahkan peraturan, seperti menggunakan trotoar sebagai tempat parkir, lokasi penjemputan dan penurunan penumpang yang tidak teratur, tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan transportasi daring ini serta pengguna jalan lainnya,” katanya, Selasa (2/6/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk shelter sebagai tempat para pengemudi.
Inggard mengatakan, shelter itu bisa menjadi tempat berkumpul para pengemudi dan juga menunggu, menjemput, serta menurunkan penumpang.
“Masih banyak lahan-lahan pemerintah daerah yang kosong untuk dipergunakan sebagai shelter tapi tentu saja penggunaannya harus berbasis dengan Undang-Undang,” ujar Inggard.
Inggard menegaskan, para operator transportasi online juga harus ikut bertanggung jawab dengan membayar sewa kepada Pemprov DKI atas lahan-lahan yang dipakai sebagai shelter.
“Bagaimana dia (mitra transportasi online) harus bekerja sama dengan pemda yang punya tempat-tempat kosong yang bisa disewa dan dikerjasamakan. Sehingga menambah kontribusi bagi pemerintah daerah,” ucapnya.