Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyesalkan sampai saat ini belum ada pernyataan pertanggung jawaban dari stakeholder buntut adanya peretasan pada Pusat Data Nasional (PDN).
“Itu sebetulnya yang kita sesalkan ya, ini persoalan mental kita sebagai bangsa, pejabat kita ini tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tupoksinya,” kata Sukamta dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?’ secara daring, Sabtu (29/6/2024).
Menurutnya, selama ini pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap PDN itu belum mau mengakui kesalahannya tersebut. Hal ini membuat masyarakat menjadi resah atas kebocoran datan yang terjadi usai peretasan tersebut.
“Jadi ketika ada masalah secara jantan menyatakan saya lah yang bertanggung jawab, gitu,” sambungnya.
Sementara, pada saat rapat DPR lalu, Sukamta menyebut jika beberapa pihak yang bertanggung jawab tersebut hanya menyampaikan permintaan maaf saya. Pernyataan ini tidak menjawab permasalahan yang terjadi.
“Hanya itu ya, bukan kegagalan dalam menjalankan tugas,” ujar Sukamta.
Dia menerangkan bahwa proyeksi PDN ada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Proyek tersebut mendapatkan dana pinjaman dari luar negeri.
“Tapi sambil tunggu PDN selesai sejak tahun 2021 Kominfo membuat pusat data nasional sementara, dan pusat sementara itu ditenderkan ke swasta ada dua pihak swasta yang menang disitu nah sejak tahun 2021 sudah dilelangkan nah ternyata 2024 itu ya terjadi kejadian pertasan ini,” jelas dia.
“Jadi kalau penanggung jawab pasti Kominfo karena dia sebagai pengelola data,” kata Sukamta.