Diwarisi Utang Jatuh Tempo Rp800 Triliun, Pemerintahan Prabowo Bakal Gali Lubang Bikin Jurang
Awal pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi masalah besar, yakni menggunungnya utang warisan Presiden Jokowi. Tahun depan, utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun. Solusinya pasti utang baru. Gali lubang bikin jurang.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, tahun ini, pemerintah harus siapkan Rp1.100 triliun untuk membayar bunga dan utang jatuh tempo. Bisa dibayangkan jika tahun depan, utang jatuh tempo mencapai Rp800 triliun, belum termasuk bunganya.
“Namanya revolving artinya pemerintah harus bayar utang yang jatuh tempo kepada kreditur, mereka yang punya surat utang. Harapannya, setelah terima pengembalian utang, mereka borong lagi surat utang baru. Artinya, memang gali lubang tutup lubang,” jelas Bhima, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Di tengah tingginya kebutuhan uang untuk membayar utang jatuh tempo pada 2025, kata Bhima, pemerintah Prabowo-Gibran dihadapkan dengan masih rendahnya penerimaan pajak. Ini warisan Jokowi pula.
Pada 2014, lanjutnya, ratio pajak mencapai 10,8 persen, namun pada 2023 anjlok menjadi 10,3 persen. Artinya, rasio pajak malah anjlok 0,5 persen dalam 9 tahun.
“Kalau tahun depan, pemerintahan baru tiba-tiba menggenjot pajak, tentu berat bagi masyarakat. PPN naik 12 persen, dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Karena daya beli sebagai penopang ekonomi, anjlok. Sulit untuk meraih target pertumbuhan 5,1-5,5 persen,” ungkapnya.
Di era Jokowi, kata Bhimo, sejumlah komoditas unggulan Indonesia mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Istilahnya, Indonesia mengalami ‘bonanza’ komoditas. Khususnya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan batu bara yang melonjak tajam.
“Seharusnya, pemerintah menerapkan windfall profit tax kepada perusahaan yang mendapat berkah dari kenaikan harga komoditas itu. Dan, orang super kaya jangan diberikan tax amnesty. Tapi itu kan enggak dilakukan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani membeberkan kewajiban pembayaran utang jatuh tempo berupa Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,93 triliun. Total jenderal Rp800 triliun.
Kata Sri Mulyani, tak menjadi depan jika pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo-Gibran, tidak masalah selama APBN dijaga kredibel serta stabilitas politik.
“Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka sudah hampir dipastikan risikonya kecil,” kata Sri Mulyani, Kamis (6/6/2024).
“Karena market beranggapan ‘Oh negara ini sama’, sehingga jatuh temponya yang terlihat di sini, itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama,” imbuhnya.
Sedangkan total utang pemerintah per April 2024, mencapai Rp8.338 triliun per April 2024. Naik ketimbang sebelumnya mencapai Rp8.262 triliun. mayoritas utang berupa SBN. “Mayoritas instrumennya adalah SBN, tadi yang 87,9 persen, hampir 88 persen,” katanya.
Sementara sebesar 12,06 persen dari utang Ro8.338 triliun itu dalam bentuk pinjaman. Rinciannya, Rp7.333 triliun, berasal dari SBN dan Rp1.005 triliun pinjaman.
