Beberapa waktu lalu, situs Bloomberg News menyiarkan berita rencana Prabowo Subianto mengerek rasio utang menjadi 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, rasio utang sekitar 39 persen.
Artinya, Prabowo sudah ancang-ancang menambah utang baru yang nilainya cukup besar. Dan, rasio utang sebesar 50 persen itu masih di bawah ambang batas yang ditetapkan UU Keuangan Negara sebesar 60 persen.
“Berita Bloomberg yang menyebut Pak Prabowo berniat menaikkan debt ratio (rasio utang) menjadi 50 persen dari PDB, itu adalah misinformasi (entah dari siapa). Atau jangan-jangan malah disinformasi,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo kepada Inilahcom,Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Dia pun mempertanyakan sumber informasi dari berita tersebut. Selama ini, Prabowo maupun tim internal tidak pernah menyampaikan informasi tersebut.
“Tidak ada satu pun dari kami yang pernah berkata dalam forum apapun bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50 persen dari PDB. Bloomberg bahkan tidak menyebut sumbernya, resmi ataupun tidak. Saya menyayangkan berita Bloomberg yang hemat saya ditulis tidak menjunjung tinggi kaidah jurnalisme,” papar Dradjat.
Saat acara debat, kata Dradjat, Prabowo memang pernah menyampaikan tidak apa-apa, atau tepatnya tidak salah jika rasio utang mencapai 50 persen. Namun, jangan dianggap Prabowo punya rencana itu,
“Sama halnya saya saat piplres berkata ‘tidak masalah’ jika ada orang mendukung paslon 01 atau 03. Kenyataannya, saya tidak mendukung mereka. Saya malah bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran. Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu, jangan dipelintir,” ungkapnya.
Terkait pembayaran utang jatuh tempo, diakui Dradjad, membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya, tim ekonomi Prabowo sangat disiplin dalam mengelola utang.
“Saya sudah menjadi tim pemenangan Pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka tanggung terlalu berat,” ungkapnya.
Sejumlah program Prabowo-Gibran yang memerlukan anggaran jumbo, Dradjad mengatakan, kemungkinan dilakukan secara bertahap. Baik waktu maupun cakupannya. Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.
“Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin dalam mengelola fiskal,” pungkasnya.
