Thursday, 04 July 2024

Dihadiri 800 Ulama, Wapres Maruf Amin Resmi Buka Ijtima Komisi Fatwa MUI 2024

Dihadiri 800 Ulama, Wapres Maruf Amin Resmi Buka Ijtima Komisi Fatwa MUI 2024


Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, secara resmi membuka Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2024, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada 28 hingga 29 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh 800 ulama utusan dari berbagai daerah di Indonesia dan peserta dari negara sahabat.

Ijtima Komisi Fatwa MUI tahun ini menekankan pada pentingnya pembahasan mengenai masalah-masalah kenegaraan (masail asasiyah wathaniyah), masalah fikih dan hukum Islam tematik kontekstual (masail waqi’iyah mu’ashirah), dan masalah hukum dan perundang-undangan (masail qanuniyyah).

Kehadiran para ulama besar, ahli hukum Islam, dan pemikir agama, menunjukkan keseriusan dan urgensi dari topik-topik yang akan dibahas selama empat hari kedepan.

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya fatwa dalam membimbing umat Islam di tengah tantangan zaman. 

“Ijtima Ulama Komisi Fatwa sudah digelar sebanyak delapan kali sejak digelar pertama kali di tahun 2003 untuk merespon berbagai masalah dan para ulama menyusun melalui komisi Fatwa untuk menyampaikan pandangan pandangannya terkait berbagai masalah baik masalah nasional maupun global dan dunia,” ujar Wapres Amin dalam sambutannya, Selasa (29/5/2024).

Ia juga mengapresiasi MUI atas dedikasinya dalam mengorganisir Ijtima Komisi Fatwa yang diharapkan dapat menghasilkan panduan-panduan keagamaan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Seperti soal peraturan yang selama ini selalu menjadi persoalan. Peraturan ini menyangkut undang undang, kebijakan pemerintah yang sering menjadi permasalahan di umat. Maka dari itu diharapkan Majelis Ulama mengambil peran terhadap isu isu peraturan,” tambahnya.

Selama empat hari ke depan, Ijtima akan menggelar sesi-sesi pleno yang menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga dan institusi, termasuk pembahasan oleh Dirjen Pengelolaan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Topik-topik mendalam seperti pengelolaan haji, zakat, dan kerukunan antar umat beragama akan menjadi fokus utama dalam diskusi.