Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pembukaan ekspor minyak goreng, minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) serta produk turunannya mulai Senin (23/5/2022).
“Berdasarkan pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Jokowi menjelaskan, pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat, sejak larangan ekspor diberlakukan bulan lalu.
Menurut mantan Wali Kota solo ini, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah sekira 194 ribu ton per bulan, tetapi pada Maret sebelum larangan ekspor diberlakukan, pasokan yang ada di pasar domestik hanya mencapai 64,5 ribu ton.
“Alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah… setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” katanya.
Jokowi mengakui telah terjadi penurunan harga rata-rata nasional minyak goreng curah menjadi Rp17.200 hingga Rp17.600 per liter. Turun dari sekira Rp19.800 per liter sebelum pelarangan ekspor diberlakukan.
Jokowi menegaskan, penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan buah usaha bersama pemerintah, BUMN dan juga kalangan swasta.
“Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah,” ujar Jokowi.
Pada Selasa (17/5/2022), ribuan petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar demo besar-besaran terkait larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Istana Negara, Jakarta.
Tak hanya di ibu kota, petani sawit di 22 provinsi dan 146 kabupaten dan kota melakukan aksi serupa. Ada lima tuntutan yang disodorkan petani sawit kepada Presiden Jokowi. Pertama, lindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit.
Kedua, Apkasindo meminta Jokowi meninjau ulang larangan sawit dan produk minyak goreng sawit serta bahan bakunya. Menurut Gulat, hal itu yang berdampak langsung pada harga TBS sawit.
Ketiga, meminta Jokowi tidak hanya menyubsidi minyak curah, tapi juga minyak goreng kemasan sederhana atau MGS Gotong Royong.
Keempat, pemerintah perlu segera membuat regulasi yang mempertegas perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak goreng sawit. Menurut dia, dua hal itu harus dikelola oleh koperasi dan kebutuhan domestik.
Terakhir, Apkasindo meminta Jokowi memerintahkan Kementerian Pertanian merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS). Karena, kata Gulat, harga TBS yang diatur di Permentan 01 hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. [ikh]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)