News

Desak Kepala BRIN Dicopot, Komisi VII DPR Minta Megawati Turun Tangan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belakangan mengalami berbagai kekisruhan. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta agar Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri dapat turun tangan langsung, mengatasi kekisruhan yang terjadi saat ini.

Ia mendesak agar putri proklamator Bung Karno itu segera mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk segera mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. “Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Ibu Mega dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko,” jelas Mulyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Menurutnya, Megawati bisa menyelamatkan BRIN, sebab Ketua Umum PDIP itu memiliki kewenangan dan kapasitas dalam rangka menjaga arah, agar BRIN tetap konsisten sesuai dengan cita-cita pembentukannya.

“Kita tidak ingin, BRIN yang menjadi lembaga sentral bagi pembangunan riset dan inovasi nasional ini oleng dan terpuruk, karena tidak terkelola dan terkonsolidasikan dengan baik,” tegas Mulyanto.

Sebelumnya Mulyanto juga sempat meminta Presiden Jokowi segera turun tangan, agar BRIN tidak porak-poranda karena sederet permasalahan yang tengah menyelimuti. Ia menilai presiden tak boleh membiarkan BRIN tetap berjalan seperti sekarang ini, karena sudah banyak temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu dibenahi.

“Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk,” tegas Mulyanto dalam keterangan resminya kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

Tak hanya itu, dia juga turut mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk pemeriksaan investigatif terkait anggaran tahun 2022 BRIN, khususnya yang terkait dengan program kemasyarakatan.

“Sudah lewat hampir dua tahun masa transisi BRIN ini, namun ditengarai tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu. Yang muncul malah keluhan peneliti di sana-sini,” jelas Mulyanto.

“Baik terkait soal penataan SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, keuangan, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset. Bahkan sampai kursi dan ruang kerja (co-working space) belum juga bisa selesai,” lanjutnya.

Back to top button