Pengamat Ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini merasa heran adanya potensi demurrage (denda) impor beras Bulog. Padahal, semua instrumen impor merupakan milik negara.
“Engga bisa , enggak ada dong itu mendenda, menghukum apalagi. Ngawur denda itu,” ujar Didik dihubungi Inilah.com, Jakarta, Sabtu (15/6/2024).
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukan adanya kekacauan antar lembaga. Ia mengingatkan, beras merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat yang seharusnya tidak dimainkan. Dia pun menyinggung soal situasi ini mirim era Presiden Soekarno.
“Beras ini kan hidup dan matinya rakyat menentukan inflasi kritis krusial seperti di zaman Soekarno sampai Soeharto. Jadi Soekarno jatuh karena beras,” kata dia.
Menurutnya, impor beras semestinya bisa dilakukan tanpa hambatan. Mengingat semua instrumen impor adalah milik pemerintah, dari regulasi, importir hingga pelabuhan tempat barang impor bersandar.
“Itu kan urusan teknis antara kontainer dan kapal besar. Dirembukan saja, enggak boleh main-main kayak gini, konfliknya enggak subtansial,” tutur dia.
Dia pun mendesak DPR harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan dari Bapanas, tak terkecuali juga Bulog.
“Iya dua-dua nya harus ini dong harus (dievaluasi) impor beras ini kan urusannya krusial, perintah presiden, di level menteri (kepala lembaga) enggak bisa berkelahi kekanak-kanakan kayak gini,” ucap dia.
Sekadar informasi, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar.
Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang sudah berada di gudang Bulog.
Persoalannya, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut bisa berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran. Artinya pemerintah harus memberi subsidi lagi ke Bulog. Sampai Rabu (12/6/2024), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat 1.000 kontainer.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi buang badan dan mengarahkan untuk menanyakannya ke Perum Bulog. “Silakan dikonfirmasi dengan Direksi Bulog biar pas karena kewenangannya ada di Bulog,” kata Arief saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Sementara Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui, ada aktivitas impor beras sebanyak 490 ribu ton sejak awal tahun hingga Mei, yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
“Dari awal tahun hingga Bulan Mei 2024 terdapat puluhan kapal yang sudah berhasil dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok dengan total kurang lebih sebanyak 490.000 ton beras,” kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Inilah.com di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Ia menyebut proses pembongkaran memang sempat tersendat pada periode Januari-Maret. Namun Bayu tidak menjelaskan berapa besaran biaya demurrage yang dikeluarkan selama proses tersebut. Ia hanya menjamin demurrage yang dikeluarkan tidak akan berdampak pada harga eceran tertinggi (HET).
Klaim ini dipatahkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Ia menegaskan, sangat memungkinkan HET bakal terimbas akibat demurrage yang dikeluarkan saat mengimpor 490 ribu ton beras membengkak. Nevi mengingatkan, pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Idul Adha 2024.
“Sangat mungkin berdampak ke harga, tapi kita harus menahan kenaikan harga beras, apalagi ini di saat Hari Raya Idul Adha. Jangan dibebankan ke masyarakat dengan naiknya harga beras. Pengawasan teknis di lapangan ditingkatkan,” kata Nevi di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
