Massa yang tergabung dalam sejumlah elemen menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/9/2022). Mereka antara lain meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pesan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pantauan Inilah.com di lokasi, massa aksi yang berjumlah puluhan ini memadati Jalan Medan Merdeka Selatan tepat di depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.00 WIB.
Terlihat beberapa diantara mereka menggenakan atribut Partai Buruh, Serikat Pekerja Nasional, hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
“Batalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Tolak Omnibus law dan tingkatkan upah 2023 sebesar 10-13 persen,” seperti tertulis di salah satu spanduk yang dibawa pendemo.
Menurut perwakilan dari KSPI, kenaikan harga BBM bersubsidi bakal semakin menurunkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat ini sudah anjlok sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan merosot hingga 50 persen.
“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen. Sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” kata Winarko.
Menurut dia, pemerintah harus menaikkan upah buruh yang dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
“Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi. Kami menuntut kenaikan Upah Minimun tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” tegas Winarko.
Massa aksi juga menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)