Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini memiliki perhitungan atau pertimbangan tertentu dalam mengusulkan kandidat calon Panglima TNI untuk disetujui DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, enggan membeberkan kriteria calon Panglima TNI yang dibutuhkan untuk melanjutkan kepemimpinan Jenderal TNI Andika Perkasa dengan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.
Menurut Dasco, pengganti Jenderal Andika bakal ditentukan dengan kondisi pertahanan aktual. Artinya, Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan khusus untuk menetapkan siapa kandidat Panglima TNI, termasuk dari matra mana setelah dipimpin dari Angkatan Darat (AD).
“Presiden mempunyai juga perhitungan-perhitungan sendiri untuk kemudian mengusulkan yang tepat, mengenai calon tersebut untuk situasi dan kondisi pada saat ini,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11/2022).
Ketua Harian DPP Gerindra melanjutkan, sejauh ini DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Presiden Jokowi memiliki waktu hingga 24 November 2022 atau akhir masa sidang untuk menyerahkan Surpres.
Secara terpisah, pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro atau akrab disapa Simon mengingatkan, rotasi antar-matra dalam suksesi Panglima TNI penting untuk diterapkan sebagai wujud dari hikmat kebijaksanaan. Dia mengingatkan pula, penggantian Panglima TNI merupakan momentum untuk memastikan ambisi Indonesia menjadi poros maritim dunia.
“Potensi eskalasi konflik lintas di kawasan laut Indo-Pasifik cukup tinggi. Ada potensi militerisasi di kawasan tersebut yang disebabkan oleh persaingan antara dua negara Amerika Serikat dan China,” ucap Simon.
Dukungan penjagaan laut merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, selain diplomasi. Artinya pertahanan maritim merupakan pondasi penting untuk memastikan terlaksananya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Aspek pertahanan maritim merupakan aspek pokok dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,” katanya.
