Dasco Berencana Buka Isi Perjanjian Prabowo dan Anies saat 2017 ke Publik

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui jika memang ada sebuah perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 lalu.

Namun Dasco masih belum mau mengungkapkan soal isi perjanjian yang pernah diteken oleh Prabowo, Anies dan Sandiaga. Tapi dia memastikan surat perjanjian itu sekarang berada di tangannya.

“Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya,” kata Dasco di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2023).

Dia mengaku Gerindra masih mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perjanjian ketiga tokoh tersebut kepada publik. Namun Gerindra masih menunggu momen yang pas untuk mengeluar surat perjanjian tersebut.

“Nanti di kesempatan lain, ya lihat perkembanganlah nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana,” ujarnya.

Dasco sendiri tak mau mengomentari pernyataan dari Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said yang menyebut isi pernjanjian antara Prabowo, Anies dan Sandiaga hanya sekedar perjanjian utang-piutang. Sebab menurutnya, surat perjanjian itu bukanlah untuk konsumsi publik.

“Saya enggak ngomong substansi ya. Saya enggak tahu, kalau Pak Sudirman Said lebih tahu ya tanya aja ke beliau gitu,” tegasnya.

Perjanjian Prabowo-Anies Hanya Utang Piutang dan Sudah Lunas

Sebelumnya, Sudirman Said angkat bicara terkait adanya perjanjian tertulis atau kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, perjanjian yang ada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu hanya perjanjian soal biaya kampanye dan bukan soal kontrak politik yang serius.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan pak Sandi itu saya tahu,” kata Sudirman di sela-sela acara penyataan sikap PKS soal pencapresan Anies Baswedan di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, Senin (30/1/2023).

Dia menjelaskan, perjanjian yang ada saat itu hanyalah soal utang piutang antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan Prabowo Subianto. Sebab saat itu Anies memang tidak memiliki uang untuk biaya kampanye saat bertarung di Pilkada DKI 2017.

Bahkan Sudirman memastikan perjanjian atau kontrak antara Anies-Sandiaga dengan Prabowo sudah lunas setelah pasangan tersebut menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

“Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” terangnya.

Sudirman memastikan perjanjian yang ada saat itu bukanlah kontrak politik apalagi terkait Pilpres 2024. Sebab sebelumnya beredar kabar jika kontrak politik itu menyinggung soal Anies tidak boleh maju sebagai capres jika Prabowo mencalonkan diri sebagai Capres 2024.

“Sudah selesai, dan saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdirkusi dengan pak Sandi lah. Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika tidak ada perjanjian pribadi antara Anies dengan Prabowo apalagi terkait Pilpres 2024. Namun yang ada hanya perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga dalam mendanai kampanye di Pilkada DKI saat itu.

“Setau saya tidak ada perjanjian antara pak Anies dan pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan. Yang ada perjanjian utang pituang dan pembagian biaya kampanye antara pak Anies dan pak Sandi itu saya baca,” ungkapnya.