Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menyambut positif penetapan Danantara sebagai mitra kerja Komisi VI dan XI DPR RI.
Dia menegaskan kesiapan komisinya, untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Danantara dalam mengelola kekayaan negara, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami di Komisi VI menyambut baik kehadiran Danantara sebagai mitra kerja baru. Kami siap bekerja sama secara aktif dan produktif untuk memastikan Danantara mampu menjalankan mandatnya secara maksimal,” ujar Rivqy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Dia juga menyampaikan harapannya agar Danantara, dapat memainkan peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara, menarik investasi berkualitas, serta memperkuat sektor industri dan perdagangan nasional.
Rivqy menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, dan badan pengelola aset dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Dengan peran Danantara ke depan, kita berharap pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih profesional dan transparan. Kita juga ingin investasi di Indonesia meningkat signifikan, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 8 persen,” tuturnya.
Tak hanya itu, Komisi VI DPR lanjutnya, berkomitmen untuk memberikan dukungan politik dan pengawasan yang konstruktif, agar tujuan besar ini dapat tercapai.
“(Kami) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” ungkapnya.
Danantara sendiri merupakan badan yang ditugaskan untuk mengelola kekayaan negara secara inovatif, dengan pendekatan korporasi yang akuntabel dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
“Sudah saatnya aset negara kita dikelola dengan strategi dan teknologi terkini, demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional,” tandas Rivqy.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam rapat paripurna (rapur) di Masa Persidangan IV, mengesahkan komisi mana yang menjadi mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Mulanya, politikus Partai Golkar itu, mengatakan, sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di DPR pada 30 Juni 2025, memutukan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI DPR, terkait pengelolaan operasional BUMN.
“(Kedua) Komisi XI DPR dalam kaitannya dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi. Guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan jaga stabilitas harga ekonomi,” tutur Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).
Hal ini kemudian dilanjutkan Adies, dengan menanyakan kepada peserta rapat. “Apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI DPR, dapat disetujui,” ungkap Adies yang disambut setuju dari para anggota dewan yang hadir dalam rapur tersebut.