Masyarakat cemas harga eceran tertinggi (HET) beras bakal naik lagi, karena dugaan membengkaknya demurrage (denda) hingga sekitar Rp350 miliar yang harus dibayar Perum Bulog, imbas tertahannya 490 ribu ton beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menuntut penjelasan dari Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait kabar yang kadung menyebar dan membuat masyarakat cemas. Ia pun berencana memanggil keduanya dalam waktu dekat.
“Kita meminta bahwa informasi disampaikan sesuai fakta, jika memang benar tentu harus disampaikan bukan mencari-cari alasan,” ucapnya saat dihubungi Inilah.com, di Jakarta, dikutip Kamis (13/6/2024).
Jika kabar ini benar, tutur dia, maka akan menjadi momentum yang pas untuk mengevaluasi kinerja bos Bapanas ataupun Bulog. “Jika dugaan kenaikan HET karena adanya demurrage makan sangat disayangkan, hal ini merugikan banyak pihak. Kepala Bapanas, Bulog harus bertanggung jawab” kata Daniel.
“Sekali lagi kita berharap tidak demikian, kita tentu sangat sayang sama kedua lembaga yang mengurusi soal pangan tersebut. Makanya harus benar-benar dipantau kinerjanya,” tuturnya menambahkan.
Saat dikonfirmasi soal kabar demurrage dan tertahannya 490 ribu ton beras impor ini, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi buang badan lalu mengarahkan Inilah.com untuk menanyakannya ke Perum Bulog. “Silahkan dikonfirmasi dengan Direksi Bulog biar pas karena kewenangannya ada di Bulog,” kata Arief saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengakui, ada aktivitas impor beras sebanyak 490 ribu ton sejak awal tahun hingga Mei, yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “Dari awal tahun hingga Bulan Mei 2024 terdapat puluhan kapal yang sudah berhasil dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok dengan total kurang lebih sebanyak 490.000 ton beras,” kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Inilah.com di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Ia menyebut proses pembongkaran memang sempat tersendat pada periode Januari-Maret. Namun Bayu tidak menjelaskan berapa besaran biaya demurrage yang dikeluarkan selama proses tersebut. Ia hanya menjamin demurrage yang dikeluarkan tidak akan berdampak pada harga eceran tertinggi (HET).
“Biaya demurrage tidak ada kaitannya dengan penetapan HET dan beberapa kasus masalah keterlambatan juga sudah diatasi. Sehingga saat ini sudah tidak ada antrean kapal beras di Pelabuhan Tanjung Priok maupun antrean truk-truk beras di gudang Jakarta,” tutur dia lagi.
Klaim ini dipatahkan oleh anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina. Ia menegaskan, sangat memungkinkan HET bakal terimbas akibat demurrage yang dikeluarkan saat mengimpor 490 ribu ton beras membengkak. Nevi mengingatkan, pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Idul Adha 2024.
“Sangat mungkin berdampak ke harga, tapi kita harus menahan kenaikan harga beras, apalagi ini di saat Hari Raya Idul Adha. Jangan dibebankan ke masyarakat dengan naiknya harga beras. Pengawasan teknis di lapangan ditingkatkan,” kata Nevi di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Sekadar informasi, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar.
Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang sudah berada di gudang Bulog.
Persoalannya, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut bisa berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran. Artinya pemerintah harus memberi subsidi lagi ke Bulog. Sampai Rabu (12/6/2024), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat 1.000 kontainer.