Presiden Joko Widodo telah meluncurkan aplikasi super INA Digital, sebuah langkah besar dalam integrasi layanan pemerintah Indonesia. INA Digital, yang dioperasikan oleh Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia, bertujuan untuk menyederhanakan akses publik ke ribuan layanan pemerintah melalui satu platform terintegrasi.
Diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024) kemarin, aplikasi ini diharapkan akan memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Jokowi menekankan bahwa pembuatan aplikasi baru harus dihentikan, dan fokus pemerintah adalah pada integrasi dan efisiensi layanan yang ada.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, menyatakan bahwa INA Digital pada awalnya akan meluncurkan sembilan layanan prioritas.
Layanan ini mencakup administrasi kependudukan, pembayaran digital, pertukaran data antar kementerian, serta portal administrasi pemerintahan yang telah disederhanakan.
Di antaranya, penggunaan KTP digital akan menjadi norma baru, mengurangi kebutuhan akan cetak dokumen fisik.
Anas juga menyebutkan bahwa dalam jangka pendek, layanan seperti pengurusan SIM, STNK, paspor, dan BPJS Kesehatan akan tersedia dalam format digital, memudahkan masyarakat mengaksesnya hanya dengan satu login dalam portal yang terproteksi.
Walaupun aplikasi ini baru akan tersedia untuk publik mulai September, pemerintah saat ini sedang dalam fase uji coba sistem.
Perkembangan selanjutnya dan tanggal pasti peluncuran akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan diharapkan segera hadir di platform digital seperti PlayStore dan App Store.
Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan pemerintah, mendukung visi Indonesia yang lebih digital dan terkoneksi.
