Budayawan sekaligus ulama Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun buka suara terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
“Takon sek klo arep ngomong opo-opo,” ujar Cak Nun dalam rekaman itu.
Menurut tokoh intelektual muslim Indonesia tersebut jika ingin memindahkan orang itu mestinya tanya dulu. Bisa bertanya ke Universitas,
Forum Rektor atau menggelar diskusi di setiap kampus terkait pemindahan ibu kota tersebut.
“Takon neng masjid-masjid, takon neng gerejo-gerejo, takon neng pasar.”
“Mangsamu pindah ibu kota koyo mindah kos-kosan piye? Banyak multif efek yang harus dipikirkan.”
Pernyataan pria kelahiran Jombang 1953 ini sejatinya video lama yang diunggah di akun Youtube AlimUlama pada 7 September 2019 lalu. Namun jawaban Cak Nun ini diedarkan kembali melalui Twitter, Tiktok, dan media perpesanan WhatsApp.
Akun Twitter, @CutSarina5 ikut mengunggah kembali rekaman Cak Nun tersebut sambil menambahkan komentar. “Pindah ibu kota bukan seperti pindah kost,simak penjelasan cak Nun di bawah ini.”
Pindah ibu kota bukan seperti pindah kost,simak penjelasan cak Nun di bawah ini pic.twitter.com/eawNh3fy8a
— Pocut Sarina❤ (@CutSarina5) January 20, 2022
Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengapresiasi pengesahan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. Namun, pengesahan tersebut tak serta-merta membuat pemindahan ibu kota negara langsung dilakukan.
Pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, disebutnya akan dilakukan secara bertahap. “Kesinambungan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Suharso di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1).
Pemerintah, jelas Suharso, akan melakukan sejumlah skema pendanaan dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Beberapa di antaranya seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha, maupun BUMN dengan swasta. “Pembangunan dan pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu wahana untuk mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045,” ujar Suharso.
