Ketua Komisi I DPR R Meutya Hafid menilai peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh ransomware merupakan kelalaian pemerintah semata. Hal ini dikarenakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak mencadangkan data-data tersebut.
Mulanya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengeklaim masalah ini bermula karena ada kekurangan dalam tata kelola. Hal tersebut dijelaskannya di depan anggota dewan terkait peretasan yang terjadi.
“Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga,” kata Hinsa dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
Selanjutnya, Meutya menilai jika masalah karena tidak adanya cadangan bukan merupakan bagian dari kesalahan tata kelola. Ia justru menganggap masalah ini bukan karena masalah tata kelola.
“Backup kan karena cuma dua persen kan, ya berarti itu bukan tata kelola itu kebodohan saja sih pak,” kata Meutya.
Lebih lanjut, Meutya mengatakan kementerian yang tidak patuh justru “selamat” atas kejadian ini, sedangkan beberapa kementerian yang patuh seperi Kementerian Hukum dan HAM malah menjadi korban yang paling terdampak.
Karena itu politikus Partai Golkar ini meminta kepada kementerian/lembaga untuk tidak mencari-cari alasan sebagai pembelaan di depan publik.
“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola pak, jadi masalah kebodohan,” tuturnya.