Saturday, 29 June 2024

BKKBN Sebut Judi Online Turut Mengerek Angka Perceraian

BKKBN Sebut Judi Online Turut Mengerek Angka Perceraian


Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo bicara implikasi judi online terhadap keluarga. Ia menegaskan bahwa judi online memberikan dampak buruk untuk keluarga di Indonesia.

Menurut Hasto, pelaku judi yang mayoritas laki-laki, kepala rumah tangga maupun anak laki-laki, akan menjadi toxic atau racun berbahaya bagi keberlansungan keluarga. Ia menyebut BKKBN telah melalukan bina keluarga agar keluarga dapat tenteram mandiri bahagia.

“Ini namanya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga), termasuk perilaku tidak menguntungkan seperti judi dan sebagainya,” ujar dokter Hasto di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/6/2024).

Hasto menyakini tingginya angka perceraian salah satunya disebabkan oleh judi online yang menimbulkan masalah di dalam rumah tangga.

“Cekcok kecil yang berkepanjangan dan judi saya yakin menimbulkan cekcok kecil dalam keluarga karena suami melayang terus pikirannya, berangan tinggi tidak mendarat, konflik kecil-kecil berkepanjangan menjadi penyebab utama perceraian,” kata dokter Hasto.

Diketahui, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah memetakan beragam kalangan yang terlibat judi online atau daring hingga ke tingkat desa.

“Kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, kepada desa, jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian Dati (Daerah Tingkat) II (Kab/Kota) mana saja paling banyak, lalu kemudian gender, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa,” ungkap Ivan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Ivan menyebutkan pemetaan tersebut mencakup pula beragam latar belakang profesi, mulai dari pejabat daerah, pensiunan, dokter, wartawan, notaris, hingga profesional lainnya. “Segala macam itu ada,” ucapnya.

Tak terkecuali, kata dia, mereka yang duduk sebagai anggota DPR dan DPRD maupun mereka yang bekerja di lingkungan sekretariat jenderal terkait, yang jumlahnya mencapai ribuan.