Bjorka Bocorkan Data Masyarakat karena Kelalaian Pemerintah

Pengamat siber Hairul Anas Suaidi mengatakan sejumlah lembaga dan institusi pemerintah harus berani mengaku, bahwa dokumen kependudukan masyarakat yang tengah bocor pernah dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah.

“Namun lembaga-lembaga pemerintah sebaiknya mengakui secara jujur bilamana pernah mempublikasi data-data yang diobral oleh Bjorka,” kata pengamat siber, Hairul Anas Suaidi kepada inilah.com, Kamis (15/9/2022).

Anas mencontohkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) pernah mempublikasikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mencantumkan NIK warga dalam situs resminya.

Meski, beberapa angka dan karakter ditutup, ia berpendapat hacker atau script kiddies dapat dengan mudah membobol coding agar mengetahui detail data kependudukan.

“Misalkan dulu KPU dan Dukcapil pernah mempublikasi data DPT dan NIK di situs resminya. Walau beberapa karakter ditutup, script kiddies bisa menemukannya dengan coding yang tidak terlalu rumit,” ungkap keponakan Menko Polhukam Mahfud MD ini.

Menurutnya dokumen dan data yang disebarluaskan Bjorka bukan sesuatu yang baru, melainkan data dan dokumen yang pernah tersaji secara terbuka di situs resmi lembaga dan institusi negara.

“Sebaiknya diakui saja bahwa dulu pernah dibuka, demi akuntabilitas data DPT dan keabsahan NIK, namun saat ini sudah closed,” ujarnya.

“Selain pernah tersaji di web, kontestan Pemilu juga pernah mendapatkan data-data tersebut. Dengan demikian masyarakat sadar bahwa data dirinya memang pernah dipublikasikan, bukan dicuri oleh Bjorka,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengonfirmasi kebenaran dugaan kebocoran data di dunia maya bukan merupakan rahasia negara. Sehingga, pemerintah mengklaim tak terlalu takut dengan aksi yang dilancarkan Bjorka.