Tak sesuai nama, proyek kereta cepat China, jalannya malah tersendat. Biaya pembangunan kembali bengkak US$1,9 miliar. Celakanya, China Development Bank (CDB) meminta APBN menanggungnya.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman menilai, pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB buatan China itu, karena pembebasan lahan yang tidak sesuai perencanaan awal.
“Yang seharusnya perencanaan tidak melalui perkebunan, kawasan industri, tapi ternyata lewat perkebunan yang punya lahan, biaya pembebasan lahannya mahal,” kata Rizal, Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Selain pembengkakan biaya akibat pembebasan lahan, menurut Rizal, pembengkakan lainnya diakibatkan bahan baku material, hingga pembiayaan tenaga kerja yang tidak terestimasi di awal.
“Dalam perencanaan awal hingga pembiayaan pada saat realisasi pembangunan banyak yang tidak sesuai estimasi, seperti bahan bangunan, baja, semen dan tenaga kerja,” katanya.
Segala permasalahan tersebut, lanjut dia, bisa membuat pemerintah harus mengambil langkah pendanaan yang sesuai dengan kalkulasi, terutama bila Bank Pembangunan China (CDB) tidak mau menanggung cost overrun.
Ia juga memperkirakan adanya kemungkinan tambahan biaya yang harus keluar untuk pemeliharaan dan penggunaan kereta cepat ini kedepannya, yang berpotensi menimbulkan masalah pendanaan baru.
“Persoalan maintanance, ini justru kembali lagi ke konsorsium, PT KAI atau BUMN, untuk meng-create daya tambah pendapatan dari KCJB ini,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo tetap optimistis KCJB bisa beroperasi pada 2023.
Wahyu mengatakan pemerintah masih membahas besaran pembengkakan biaya pembangunan KCJB dan permintaan penanggungan kelebihan biaya tersebut sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan.
Informasi, proyek kereta cepat China mengalami bengkak biaya alias cost overrun dari US$6,07 miliar setara Rp86,5 triliun menjadi US$8 miliar setara Rp114,24 triliun.
Artinya, terjadi pembengkakan sebesar US$1,9 miliar yang setara dengan Rp27,09 triliun. Angka yang tidak kecil. Apalagi kini, keuangan negara tengah kembang kempis.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)