Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini melontarkan kritik pedas terhadap melempemnya kinerja kementerian perindustrian (kemenperin).
Akibatnya, perekonomian era Presiden Jokowi mengalami kemacetan alias stagnasi di level 5 persen aja. Karena itu tadi, kementerian yang dipimpin Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), bergerak lamban.
“Selama ini kementerian perindustrian berperan sangat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri,” kata Prof Didik, Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Sejauh ini, lanjut dia, sektor perindustrian hanya mampu tumbuh di bawah 5 persen, tepatnya 3-4 persen saja. Sehingga tidak punya daya dorong dan gagal mengangkat ekonomi tinggi.
Industri, lanjut Prof Didik, terkesan dimatikan, karena kebijakan yang surut dan tidak memberikan kesempatan, ruang dan dorongan bagi industri nasional. “Jika kebijakan industri masih seperti ini, selama 1-2 dekade terakhir, maka lupakan janji Prabowo untuk memajukan ekonomi yang tumbuh tinggi bakal tercapai,” ungkap guru besar ilmu ekonomi itu.
“Yang terjadi bahkan bisa jadi sebaliknya. Di mana, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret industrinya tumbuh sangat rendah,” imbuh Prof Didik.
Selanjutnya, Prof Didik membandingkan dengan Vietnam dan India yang berhasil mengatrol perekonomiannya. Kenapa? Jawabannya ya itu tadi, keduanya sukses mendorong industri sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.
“Sektor industri di India tumbuh dua digit sehingga menarik ekonomi bertumbuh sampai 7 persen. Sebaliknya, dua dekade terakhir ini, sektor industri Indonesia hanya tumbuh di bawah 5 persen, sehingga mustahil bisa menarik pertumbuhan ekonomi sampai di atas 6 persen,” papar Rektor Universitas Paramadina itu.
Menurut Prof Didik, kemenperin gagal mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam dua dekade ini. Kemenperin dinilainya mandeg dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya.
“Nah, faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Prabowo nanti terletak di kementerian ini,” ungkapnya.
Dijelaskan, perekonomian nasional di era Jokowi, mengalami stagnasi pertumbuhan 5 persen atau di bawahnya, karena bertumpu kepada konsumsi dan sektor jasa, bercampur dengan sektor informal.
“Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, maka ekonomi kehilangan lokomotifnya, yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat saja,” beber Prof Didik.
Intinya, lanjut dia, Prabowo tidak mungkin bisa mewujudkan janji ekonomi tumbuh 8 persen jika kinerja Kemenperin masih seperti saat ini. Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kunci sukses terletak pada sukses-tidaknya membenahi Kemenperin dan kebijakan industrinya. “Tanpa itu, Indonesia tetap menjadi underdog di ASEAN,” pungkasnya.
