Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim setorkan dana bagi hasil (DBH) Rp208 miliar untuk Kabupaten Meranti, Riau. Sementara Bupati Meranti M Adil menyebut DBH-nya Rp114 miliar. Siapa berbohong?
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan realisasi DBH yang disalurkan ke Meranti bahkan sudah melebihi target di tahun ini. “Dana bagi hasil Meranti itu Rp198 miliar, yang sudah direalisasikan Rp208 miliar. Ini kan sudah 105 persen kita realisasi di 2022 ini,” ujar Luky dalam media briefing TKDD di Kemenkeu, Jakarta, dikutip Sabtu (17/12/2022).
Menurutnya, anggaran DBH untuk Kabupaten Meranti ini bahkan lebih besar dibandingkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)-nya sendiri. Hal ini dikarenakan, harga minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBD, sehingga lebih besar DBH nya. “DBH bahkan kita berikan lebih besar karena ICP lebih besar,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi penyaluran DBH secara nasional sudah mencapai Rp118 triliun. Namun, Luky tidak merinci siapa saja wilayah yang sudah menerima DBH tersebut.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Kemenkeu, Putut Hari menambahkan pemerintah pusat pasti akan membayarkan hak pemda. Tidak hanya untuk Meranti tapi kepada seluruh pemda di Indonesia.
Menurut Putut, belanja yang dimiliki pusat pada APBN sebagian besar akan disalurkan ke daerah. Ini untuk melindungi masyarakat miskin di wilayah tersebut. Karenanya, ia berharap daerah tidak terlalu khawatir pempus memotong anggaran yang memang haknya.
“Jadi kalau bisa dilihat imbangannya, berapa yang diambil dari daerah dibandingkan yang dikembalikan oleh pempus dalam berbagai bentuk itu jauh lebih tinggi belanja yang dikeluarkan pempus kepada pemda. Pemerintah juga membagi duitnya supaya sesuai kewenangannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
Sedangkan Bupati Meranti, M Adil menyatakan bahwa DBH yang diterima daerahnya cuman Rp144 miliar. Atau hanya naik Rp700 juta ketimbang tahun lalu.
Dia mencoba, mempertanyakan tata cara penghitungan DBH Kabupaten Meranti yang berpatokan kepada harga minyak dunia sebesar US$60 per barel. Padahal, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidato nota keuangan 2023 bahwa asumsi harga minyak dunia sebesar US$100 per barel.
“Bagaimana cara perhitungannya ya tidak pas. Hampir 8.000 barel per hari. Mulai bulan 6 semenjak konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik tapi kok DBH turun. Untuk bapak ketahui. Kami, tahun ini hanya menerima Rp115 miliar, naik hanya Rp700 juta saja. Lifting-nya naik, asumsi US$100 barel. Tapi naiknya kok Rp700 juta,” kata Adil.
Dirinya sempat mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebanyak tiga kali. Namun semuanya tidak direspons dengan baik. Pernah mencoba mengejar Sri Mulyani ke Bandung, tapi tidak ketemu.
Lantaran kesal, Bupati Meranti yang dikenal sebagai politikus PKB itu, mengeluarkan pernyataan yang bikin heboh. Disebutnya, iblis atau setan mengisi gedung kemenkeu, tempat Sri Mulyani berkantor.
