Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman dengan Komnas Perempuan guna membangun ekosistem lingkungan kinerja Bawaslu yang berspektif gender. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan hal ini penting dilakukan untuk memastikan tidak adanya kekerasan seksual terhadap penyelenggara pemilu.
Hal itu disampaikan Lolly dalam kegiatan Rapat Konsolidasi dalam rangka membangun ekosistem penyelenggara pemilu yang adil tanpa kekerasan berbasis gender di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024)
“Ini sebenarnya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Bawaslu berkenaan dengan maraknya perilaku-perilaku yang kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi ini bentuk peringatan jajaran kami adalah melakukan mitigasi cepat, lalu menggandeng otoritas yang punya kewenangan ,yakni Komnas Perempuan,” kata Lolly.
Lebih lanjut, Lolly menjelaskan bahwa pada praktiknya pihaknya kerap menemukan calon anggota legislatif (caleg) maupun calon kepala daerah (cakada) yang mengalami situasi tidak menyenangkan seperti kekerasan seksual. Namun, mereka bingung apakah hal itu bisa dilaporkan ke Bawaslu.
Bawaslu sendiri sebetulnya, kata Lolly sudah melakukan pembinaan internal yang berpacu pada peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2022. Hanya saja, mekanisme pembinaannya hanya meliputi berupa teguran sampai pemberhentian sementara. Kebanyakan kasus tersebut berakhir di DKPP.
“Karena kalau pemberhentian itu ranahnya ada di DKPP. Itulah kenapa kalau jajaran Bawaslu yang ‘Bermasalah’ kemudian kami harus laporkan ke sana, karena Bawaslunya sendiri tidak bisa menghentikan,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya selama ini akan mengawasi melalui pembinaan yang dilakukan secara masif demi mencegah kejadian itu terjadi kepada jajarannya. Lolly mengaku telah menyiapkan supervisi dalam penanganan tersebut.
“Itulah bisa melalui supervisi, bisa melalui sidak, kami lakukan pembinaan tentu untuk mencegah, itu yang dikedepankan oleh Bawaslu,” tandasnya.
