Kendari, Inilahkendari.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengharapkan penertiban administrasi ditingkatkan agar dapat meningkatkan akselerasi penyerahan bantuan sosial.
Sosialisasi ini diikuti oleh Dinas Sosial, Lurah se-Kota Kendari, Pendamping Keluarga Harapan, Puskesos dan Perbankan di Kota Kendari, untuk mencegah adanya ketidaksesuaian data sehingga menghambat penyaluran bantuan dan mencegah pengembalian bantuan sosial akibat ketidaksesuaian data penerima.
Baca Juga: Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77, DPW PKS Sultra Jalan Sehat Sejauh 7,7 Kilometer
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengakui penyaluran bantuan sosial sejak dua tahun terakhir sangat membantu masyarakat.
Terhitung sejak Pandemi Covid-19 mewabah, Dinas Sosial Kota Kendari yang dibantu pilar-pilar sosial sudah menyalurkan 9.611 penerima manfaat untuk Program Keluarga Harapan atau PKH. Selain itu di tahun 2021 kemarin dana bantuan sosial yang disalurkan Pemkot Kendari sebesar Rp146 miliar.
Penertiban administrasi di tahun 2022 ini, kata orang nomor satu di Kota Kendari perlu dinaikkan levelnya. Sebab dirinya khawatir akan ada masyarakat yang seharusnya menerima justru malah terabaikan.
“Kemudian hanya persoalan data, yang kurang tepat, apakah itu nama, alamat atau yang sifatnya administratif akhirnya tidak menerima. Karena itu adalah hak,” kata Wali Kota saat sosialisasi penyaluran bantuan sosial non tunai di Aula Bank Indonesia, Selasa (28/8/2022).
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sultra Doni Septadijaya menilai permasalahan soal administrasi ini merupakan masalah yang terbilang klasik.
Untuk itu Bank Indonesia bersama Dinas Sosial dan Perbankan mencoba untuk mengakselerasi, agar bantuan sosial dapat tersalurkan 100 persen tanpa adanya ketidaksesuaian administrasi yang mengakibatkan pengembalian bantuan yang semestinya diterima oleh masyarakat.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Dosis Keempat Mulai Diberikan Untuk Tenaga Kesehatan Kota Kendari
Salah satu inisiasi antara Bank Indonesia, Pemda dan Perbankan adalah menerbitkan Kartu Kombo atau Kartu Indonesia Sejahtera untuk memudahkan penyaluran bantuan non tunai.
“Kartu Kombo ini merupakan alat multi fungsi, tidak hanya sebagai rekening basic account, tapi juga memungkinkan bertransaksi via Electronic Data Capture (EDC) di warung bank,” ujar Kepala BI Perwakilan Sultra.
Dengan adanya kartu ini, para penerima tidak lagi merasa segan untuk mencairkan dananya di Bank, namun bisa mencairkan dananya di warung yang bekerjasama dengan bantuan sosial non tunai seperti BRI dan Mandiri.
