Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat Nicodemus Ale mengatakan pihaknya masih menunggu tindakan konkret dari Presiden Joko Widodo terkait banjir di Kabupaten Sintang yang sudah terjadi selama satu bulan.
“Kita mengundang presiden untuk segera meninjau lokasi dan segera melakukan tindakan-tindakan konkret,” ujar Nicodemus.
Menurutnya, Jokowi sebelumnya telah mengatakan kondisi Sintang mengalami kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. Ironisnya, kerusakan alam terjadi lantaran adanya usaha pengelolaan hasil hutan yang izinnya dipegang oleh pemerintah pusat.
Seperti Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Izin semua itu, lanjutnya, tidak bisa didapat melalui pemerintah daerah tapi hanya diberikan oleh pemerintah pusat.
Karena itu ia berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah saat ini untuk masyarakat Sintang. “Kami ingin melihat keseimbangan antara industri yang berbasis ekonomi yang berbasis ekonomi hutla dengan dampak lingkungan yang akan terjadi,” pungkasnya.
Diketahui, banjir merendam wilayah Sintang, Kalimantan Barat sudah satu bulan dengan ketinggian rata-rata 80 sentimeter. Sementara posko-posko pengungsian dirasakan juga masih kekurangan fasilitas kamar mandi dan toilet.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)