Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Yeta Purnama mendesak DPR segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi buntut kebijakannya yang diduga mengakibatkan Bulog harus membayar demurrage (denda) sekitar Rp350 miliar, imbas dari tertahannya 490 ribu ton beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Saya juga setuju perlu ada evaluasi dari DPR untuk Bapanas dan juga Bulog memastikan agar miskoordinasi seperti ini tidak terjadi lagi terutama di momen dimana kebutuhan beras itu permintaannya tinggi,” ujar Yeta kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Seharusnya, tutur dia, Bapanas melakukan koordinasi yang jelas atas perubahan kebijakan yang mewajibkan impor beras menggunakan kontainer. Dia menilai buruknya cara Bapanas dalam berkoordinasi dengan Bulog, fatal. Bisa memicu kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras jelang hari raya Idul Adha.
“Jadi ketika harga itu naik akan menjadi beban untuk masyarakat. Oleh karena itu perlu antisipasi dari pemerintah memastikan agar jangan sampai ini menjadi beban bagi masyarakat di momen-momen seperti sekarang,” kata dia.
Sekadar informasi, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar.
Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang sudah berada di gudang Bulog.
Persoalannya, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut bisa berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran. Artinya pemerintah harus memberi subsidi lagi ke Bulog. Sampai Rabu (12/6/2024), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat 1.000 kontainer.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi buang badan dan mengarahkan untuk menanyakannya ke Perum Bulog. “Silakan dikonfirmasi dengan Direksi Bulog biar pas karena kewenangannya ada di Bulog,” kata Arief saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Sementara Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui, ada aktivitas impor beras sebanyak 490 ribu ton sejak awal tahun hingga Mei, yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “Dari awal tahun hingga Bulan Mei 2024 terdapat puluhan kapal yang sudah berhasil dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok dengan total kurang lebih sebanyak 490.000 ton beras,” kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Inilah.com di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Ia menyebut proses pembongkaran memang sempat tersendat pada periode Januari-Maret. Namun Bayu tidak menjelaskan berapa besaran biaya demurrage yang dikeluarkan selama proses tersebut. Ia hanya menjamin demurrage yang dikeluarkan tidak akan berdampak pada HET.
“Biaya demurrage tidak ada kaitannya dengan penetapan HET dan beberapa kasus masalah keterlambatan juga sudah diatasi. Sehingga saat ini sudah tidak ada antrean kapal beras di Pelabuhan Tanjung Priok maupun antrean truk-truk beras di gudang Jakarta,” tutur dia lagi.
Klaim ini dipatahkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Ia menegaskan, sangat memungkinkan HET bakal terimbas akibat demurrage yang dikeluarkan saat mengimpor 490 ribu ton beras membengkak. Nevi mengingatkan, pentingnya untuk tetap menahan harga beras saat ini terlebih di momen hari raya Idul Adha 2024.
“Sangat mungkin berdampak ke harga, tapi kita harus menahan kenaikan harga beras, apalagi ini di saat Hari Raya Idul Adha. Jangan dibebankan ke masyarakat dengan naiknya harga beras. Pengawasan teknis di lapangan ditingkatkan,” kata Nevi di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
