News

Isu Penundaan Pemilu 2024 Pertegas Poros yang Loyal pada Jokowi

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh tiga ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah, seakan menunjukkan muka partai pendukung yang paling setia dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tiga partai tersebut berani pasang badan untuk Jokowi meski berisiko menjadi bulan-bulanan publik. Publik ramai-ramai menghakimi Partai Golkar, PAN, dan PKB karena mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Sebelum ketiga partai itu, wacana penundaan Pemilu pada mulanya pernah disampaikan oleh Kepala BKPM atau Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia menyebut para pelaku dunia usaha ingin Pemilu 2024 diundur. Alasan pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam masa pemulihan.

“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam agenda temuan survei Indikator Politik, pada 10 Januari lalu.

Jokowi pun sudah jauh-jauh hari dengan tegas menolak wacana itu, bahkan sebelum Bahlil menyinggung wacana penundaan Pemilu. Jokowi mengaku taat dengan konstitusi dan tidak akan memperpanjang masa jabatan.

Dukungan PKB, Golkar, dan PAN

Sebulan berselang pasca pernyataan Bahlil, wacana penundaan Pemilu 2024 pun kembali mencuat. Bahkan setelah DPR bersama KPU menetapkan jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.

Kali ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang memulai perdebatan publik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024 untuk perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Cak Imin khawatir jika pemilu tetap digelar 2024 maka akan mengganggu stabilitas ekonomi.

“Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun,” kata Cak Imin dalam keterangannya pada 23 Februari 2022.

Senada dengan Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menyampaikan hal serupa. Airlangga mengaku mendapat aspirasi dari para petani agar masa jabatan Presiden diperpanjang untuk keberlanjutan ekonomi.

“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Riau, 24 Februari 2022.

“Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” tambah Airlangga.

Dukungan kepada Jokowi ini kembali diperkuat oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Zulhas setuju untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, jabatan Presiden diperpanjang dan Pemilu 2024 ditunda. Apalagi menurut survei, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih di atas 70 persen.

“Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur. Dalam konteks ini, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya,” kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, 25 Februari 2022.

Tunjukkan Poros Koalisi Jokowi

Kompaknya tiga partai tersebut tidak diikuti oleh partai koalisi lainnya. Bahkan koalisi yang tersisa dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024, termasuk PDI Perjuangan selaku partai yang menaungi Jokowi.

Dengan fakta tersebut, secara hitungan matematis wacana penundaan Pemilu 2024 jelas kalah jumlah di Parlemen. Partai Golkar mempunyai 85 kursi, PKB 58 kursi, dan PAN 44 kursi. Sehingga total kursi pendukung penundaan pemilu berjumlah 187 kursi.

Sedangkan Koalisi Pemerintah yang tidak setuju penundaan Pemilu 2024 yaitu:

1. PDIP: 128 kursi
2. Partai Gerindra: 78 kursi
3. Partai NasDem: 59 kursi
4. PPP: 19 kursi

Total: 284 kursi

Oposisi:
1. Demokrat: 54 kursi
2. PKS: 50 kursi
Total: 104 kursi

Dengan demikian jumlah kursi di DPR yang menolak penundaan Pemilu 2024 menjadi 388 kursi vs 187 kursi.

Terlepas dari peta kekuatan itu, bahkan tidak satu suaranya partai pendukung Jokowi. PKB, Golkar, dan PAN menampakkan keberanian secara terang-terangan loyal kepada Jokowi. Ketiga partai ini seakan menunjukkan sikap setia sebagai koalisi Jokowi sesungguhnya.

Dinamika dukung-mendukung ini menggambarkan ada perubahan peta koalisi di antara partai-partai politik dalam pemilu mendatang, apapun skenarionya. Suara-suara ketum parpol ini menunjukkan bahwa poros partai pendukung pemerintah tidak satu suara dalam gerak politik ke depan.

Kepada Inilah.com, salah satu petinggi partai koalisi pemerintah menyatakan bahwa dinamika ini bagus untuk melihat peta politik ke depan.

“Ketum-ketum Parpol sudah bicara. Bagus tidak diam-diam saja. Peta koalisi sudah terang benderang,” katanya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button