Kamis lalu Gedung Putih mengatakan memiliki bukti baru bahwa Rusia Kembali melirik Korea Utara untuk mendapatkan senjata guna melanjutkan perang di Ukraina, dengan kesepakatan yang akan memberi Pyongyang makanan yang dibutuhkan dan komoditas lain sebagai imbalan persetujuan.
Hal itu menjadi tuduhan baru AS bahwa Rusia, yang sangat membutuhkan persenjataan dan dibatasi oleh sanksi dan kontrol ekspor, beralih ke negara-negara “nakal” untuk membantunya melanjutkan perang yang telah berlangsung selama 13 bulan. “Sebagai bagian dari kesepakatan yang diusulkan ini, Rusia akan menerima lebih dari dua lusin jenis senjata dan amunisi dari Pyongyang,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby. “Kami juga memahami bahwa Rusia berusaha mengirim delegasi ke Korea Utara dan bahwa Rusia menawarkan makanan dengan imbalan amunisi.”
Pemerintah AS sebelumnya telah mendeklasifikasi intelijen untuk menyajikan bukti bahwa Iran menjual ratusan drone serang ke Rusia selama musim panas dan bahwa Grup Wagner, sebuah perusahaan militer swasta Rusia, telah menerima pengiriman senjata dari Korea Utara untuk membantu meningkatkan kemampuan pasukannya yang berperang berdampingan dengan pasukan Rusia di Ukraina.
Para ahli percaya situasi pangan di Korea Utara saat ini adalah yang terburuk di bawah pemerintahan Kim Jong Un selama 11 tahun. Tetapi mereka masih mengatakan tidak melihat tanda-tanda kelaparan atau kematian massal. Kim berjanji untuk memperkuat kontrol negara atas pertanian dan mengambil serentetan langkah lain untuk meningkatkan produksi biji-bijian, kata media pemerintah Korea Utara, awal bulan ini.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bulan lalu mengatakan bahwa intelijen AS juga mengindikasikan bahwa Cina mempertimbangkan untuk memberikan senjata dan amunisi ke Rusia. Meski demikian pejabat Gedung Putih mengatakan mereka belum melihat bukti bahwa Beijing menindaklanjuti rencana pengiriman senjata itu.
Publikasi upaya Rusia untuk mendapatkan senjata dari Korea Utara hanyalah contoh terbaru dari pemerintahan Biden yang melonggarkan pembatasan pada temuan intelijen dan mempublikasikannya selama perang sengit di Ukraina.
Pemerintah mengatakan telah berusaha untuk menyebarkan temuan intelijen sehingga sekutu dan publik tetap memiliki pandangan yang jernih. Dia juga berharap dengan begitu niat Moskow dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, berpikir dua kali tentang tindakannya.
Kamis pagi lalu, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, mengumumkan sanksi terhadap warga negara Slovakia, Ashot Mkrtychev. AS menuduh Mkrtychev berusaha memfasilitasi kesepakatan senjata antara Rusia dan Korea Utara.
Kirby mengatakan Mkrtychev berada di pusat kesepakatan baru Korea Utara-Rusia, yang belum selesai. Dia menambahkan bahwa AS tidak memiliki bukti bahwa Mkrtychev terlibat dalam transfer senjata sebelumnya ke Grup Wagner Rusia, yang tentara bayarannya berada di pusat pertempuran selama berbulan-bulan untuk kota Bakhmut, Ukraina timur.
Antara akhir 2022 dan awal 2023, Departemen Keuangan mengatakan Mkrtychev bekerja dengan pejabat Korea Utara untuk mendapatkan lebih dari dua lusin jenis senjata dan amunisi untuk Rusia, dengan imbalan pesawat komersial, bahan mentah, dan komoditas yang akan dikirim ke Korea Utara.
Mkrtychev bekerja dengan seorang warga negara Rusia untuk menemukan pesawat komersial guna mengirimkan barang ke Korea Utara sebagai gantinya. “Rusia telah kehilangan lebih dari 9.000 peralatan militer berat sejak dimulainya perang, dan sebagian berkat sanksi multilateral dan kontrol ekspor, Putin menjadi semakin putus asa untuk menggantinya,” kata Menteri Keuangan, Janet Yellen, dalam sebuah pernyataan.
“Skema seperti kesepakatan senjata yang dilakukan oleh individu ini menunjukkan bahwa Putin beralih upaya ke pemasok upaya terakhir, seperti Iran dan DPRK.”
Korea Utara, negeri asing di panggung global, telah berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia sejak invasi ke Ukraina membawa banjir sanksi dari Barat dan kecaman internasional yang luas. Setiap kesepakatan senjata dengan Rusia akan menjadi pelanggaran terhadap resolusi PBB yang melarang Korea Utara mengekspor atau mengimpor senjata dari negara lain.
Korea Utara adalah satu-satunya negara selain Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan wilayah separatis yang didukung Rusia, Donetsk dan Luhansk, di timur Ukraina. [Associated Press]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)