Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi ke sejumlah perusahaan dan pemerintah China. Sanksi itu terkait kasus pelanggaran kepada muslim Uighur, Xinjiang, yang menjadi penduduk minoritas di negeri Tirai Bambu itu.
Dilansir dari Reuters, Jumat (17/12/2021), salah satu perusahaan yang terkena sanksi AS yaitu perusahaan pembuat drone Dà-Jiāng Innovations (inovasi besar pelopor) atau DJI.
Gedung Putih menyalahkan DJI dan tujuh perusahaan teknologi lainnya karena mendukung “pengawasan dan pelacakan biometrik” Uighur, sehingga Departemen Keuangan AS menambahkan mereka ke daftar entitas yang dicurigai memiliki hubungan dengan militer Cina dan melarang orang Amerika memperdagangkan sekuritas mereka.
Kemudian AS juga memblokir hubungan dengan Akademi Ilmu Kedokteran Militer dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar hitam perdagangan, sehingga membatasi ekspor mereka ke AS. Lembaga tersebut dituding membuat persenjataan kontrol otak.
Perusahaan lainnya yang masuk daftar hitam pemerintah AS yaitu, HMN International, Huawei Marine, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology, dan Zhongtian Technology Submarine Cable.
Perusahaan itu masuk daftar hitam atas tuduhan mencuri atau mencoba untuk mencuri teknologi dari Amerika Serikat untuk membantu memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat.
Kedutaan Cina di Washington menyebut tindakan itu sebagai “penindasan yang tidak beralasan” dan melanggar aturan perdagangan bebas.
Merespons itu Beijing akan mengambil semua tindakan untuk menegakkan kepentingan perusahaan dan lembaga penelitian Cina.
Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang, terutama Uyghur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang.
Cina menyangkal pelanggaran HAM di Xinjiang dan menyesalkan campur tangan AS dan bersumpah untuk melindungi perusahaannya dari sanksi AS.
Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan Cina memilih menggunakan bioteknologi untuk mengejar kendali atas rakyatnya dan penindasannya terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas.
“Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi, dan perangkat lunak AS yang mendukung ilmu kedokteran dan inovasi bioteknik dialihkan ke penggunaan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Pekan lalu, Senat mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur. RUU itu akan melarang impor dari wilayah Xinjiang China karena kekhawatiran tentang kerja paksa.
Larangan investasi, yang juga akan berlaku untuk Megvii Technology Limited dan Cloudwalk Technology, pertama kali diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump dan direvisi oleh Biden.
Trump melarang entitas AS untuk berinvestasi di lusinan perusahaan Cina yang diduga terkait dengan sektor teknologi pertahanan atau pengawasan termasuk pembuat chip terkemuka SMIC hingga produsen minyak CNOOC.
Kedelapan perusahaan yang ditambahkan ke daftar pada Kamis sudah berada di daftar entitas yang disebut.
Beijing dan Washington bersitegang karena beberapa masalah, termasuk kritik AS terhadap perluasan persenjataan nuklir China.
Sanksi AS juga berlanjut pada bidang olahraga. Gedung Putih dan sejumlah sekutunya memboikot diplomatik pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin di Beijing, China, yang akan digelar Februari 2022, sehingga AS tidak akan mengirimkan delegasi pejabat. Namun para atlet tetap berkompetisi dalam Olimpiade tersebut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)