Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membentuk panitia besar nasional terkait pembahasan perubahan Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sehingga melibatkan publik guna mendapatkan usulan yang lebih komprehensif.
“Maksud APPI agar penyusunan (revisi) UU ini prudent sejak awal betul-betul melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah panitia besar nasional. Tidak dikerjakan hanya oleh unit khusus di kementerian,” kata Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Alpha Ammirachman kepada Inilah.com, Selasa (31/5/2022).
APPI merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang melayani pendidikan anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Aliansi itu merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Tamansiswa. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam APPI.
Alpha menjelaskan, apabila panitia besar nasional terbentuk, maka berlanjut ke langkah selanjutnya. Hal ini menyangkut penyusunan road map atau peta jalan arah pendidikan yang berdasarkan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan.
“Harus ada peta jalan mau dibawa ke mana arah pendidikan atas kesepakatan semua pihak. Termasuk pemerintah, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, pakar pendidikan, praktisi, dan lain-lain,” bebernya.
Saat menggelar audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (30/5/2022), Alpha menyebut, Presiden Jokowi sepakat seharusnya ada peta jalan terlebih dahulu sebelum melakukan revisi UU Sisdiknas.
Untuk itu, saat membawa perubahan UU Sisdiknas ke DPR dan Presiden, kondisinya sudah lengkap. Sebab, telah melalui pembahasan dan konsultasi dari berbagai pihak.
“Jadi tidak seperti sekarang dengan pelibatan publik yang minimalis. Dan sudah sepatutnya juga Presiden menerima laporan sejak awal perihal rencana revisi UU penting yang menentukan masa depan bangsa ini, tidak hanya saat memerlukan formal endorsement beliau saja,” tegas Alpha.
Jokowi Belum Tahu
Sebelumnya, APPI menyatakan Presiden Joko Widodo tidak mengetahui tentang revisi UU Sisdiknas.
“Kami baru saja beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo membahas carut- marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Istana Merdeka,” kata Dewan Pengarah APPI, Doni Koesoema dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Dalam pertemuan itu, APPI membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional. Terutama terkait RUU Sisdiknas.
“Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini (kemarin) presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas,” kata Doni.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi akan memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta penjelasan terkait hal itu. Doni mendukung visi dan misi Presiden untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi mengatakan, perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari semangat gotong royong, apabila berlanjut akan merugikan dan malah merusak legasi presiden.
“Akan menyulitkan para guru ke depannya,” ujar Unifah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)