DPRD DKI Jakarta beralasan pencoretan anggaran untuk pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022 karena tidak efektif dalam menangani banjir di wilayah DKI Jakarta.
Rencananya anggaran dari program sumur resapan itu akan dialihkan untuk untuk kekurangan pembayaran gaji penyedia jasa lainnya orang perorangan atau PJLP.
“Anggaran yang memang tidak disetujui di Banggar (Badan Anggaran) dilarikan untuk nombokin kekurangan gaji dari PJLP. Itu yang pasti,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Dia mengatakan, dalam pembahasan APBD 2022 di Banggar DPRD DKI sebelumnya ada beberapa anggaran yang dicoret dengan alasan efesiensi. Anggaran program sumur resapan adalah salah satu yang dicoret.
Namun anggaran dari program-program yang dicoret tadi akan dialihkan untuk menambal pos-pos anggaran lainnya yang masih kekuarangan salah satunya kekurangan gaji PJLP yang terdampak kenaikan UMP DKI Jakarta.
“Kemarin tidak spesifik bahwa sumur resapan anggarannya untuk apa karena laporan Pak Edi dari BPKAD bahwa ada kekurangan gaji terkait kenaikan UMP DKI. Kan memang ada kenaikan Rp37 ribu sekian yang akhirnya membutuhkan anggaran Rp200 miliar sekian,” jelasnya.
Soal penghapusan anggaran, politikus PDIP itu mengatakan mulanya sumur resapan dikritik oleh sejumlah anggota Banggar DPRD DKI. Mereka menganggap program ini tidak cukup efektif dalam mengatasi banjir di sejumlah titik.
“Waktu finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD banyak komplain dari anggota Banggar bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif yang akhirnya diputuskan oleh Banggar dinolkan,” terangnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi DKI untuk pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022.
Dicoretnya anggoran tersebut karena DPRD DKI menilai pembuatan sumur resapan tersebut tidak efektif dalam menangani masalah banjir yang sering terjadi di Jakarta.
“Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Nova Paloh saat dihubungi, Rabu (1/12/2021).
Dia menjelaskan program sumur resapan ini diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI dengan pengajuan anggaran sebesar Rp330 miliar kepada DPRD pada KUA-PPAS 2022. Namun alokasi tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Rabu (24/11) lalu.
“Di nol kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan,” katanya.
Nova menjelaskan anggaran sumur resapan dipangkas lebih dari separuh sehingga tersisa Rp120 miliar sebelum dibawa ke Rapat Banggar saat pembahasan di Komisi D DPRD DKI.
