Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDIP, Harris Turino menilai curhatan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tentang pemotongan anggaran 2025 yang hampir 50 persen, salah sasaran.
Seharusnya, kata Harris, Bahlil memprotes pemotongan anggaran BKPM dalam rapat terbatas (rata) yang dihadiri para menteri di Istana Presiden, bukan saat rapat dengan DPR. Asal tahu saja, tahun depan, anggaran Kementerian Investasti/BKPM ditetapkan Rp681 miliar, turun hampir 50 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp1,23 triliun.
“Pak Bahlil seharusnya tanyakan dalam ratas di istana kepada presiden, kenapa anggarannya dikurangi dari Rp1,2 triliun menjadi hanya Rp681 miliar. Apakah ini ide presiden sekarang atau presiden terpilih,” papar Harris, Jakarta, dikutip Rabu (12/6/2024).
Dia pun mengingatkan, derasnya investasi masuk ke Indonesia adalah kerja tim. Artinya, bukan hanya karena jasa Menteri Investasi/Kepala BKPM semata. karena, investor hanya akan mau masuk jika ada stabilitas ekonomi dan politik, birokrasi yang efisien serta minimnya praktik suap dan korupsi.
“Korelasinya tidak selalu seperti itu, termasuk keberhasilan mendatangkan investasi Rp1.400 triliun, tidak semata-mata karena keberhasilan seorang Bahlil Lahadalia,” tandasnya.
Pada Selasa (11/6/2024), Bahlil mengeluhkan pemotongan anggaran kementerian Investasi/BKPM pada 2025 menjadi Rp681 miliar. Dia pun mengancam, target investasi tahun depan bakalan sulit terealisasi.
“RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih,” ucap Bahlil.
Dia berharap, DPT berpihak kepadanya dengan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan pemotongan anggaran 2025. Dia pun mengusulkan agar target investasi 2025 juga diturunkan menjadi Rp800 triliun saja.
“Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian,” kata Bahlil.