Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membalas pernyataan eks Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia menyebut bahwa semasa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, tidak pernah mengumpulkan partai politik (parpol) pendukung di Istana Kepresidenan untuk membahas koalisi pilpres.
“Iya, Pak SBY setahu kami tidak pernah mengumpulkan parpol pendukung di Istana buat bentuk koalisi pilpres. Apalagi bahas-bahas strategi pemenangan koalisi untuk pilpres, seperti yang dilakukan dan diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo, kalau pertemuan minggu lalu itu di Istana buat bahas-bahas strategi Koalisi Pilpres 2024,” terang Herzaky kepada wartawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (7/5/2023).
Ia menegaskan SBY mengumpulkan para pimpinan parpol hanya membahas seputar kebijakan dan program kerja. Tujuannya agar menciptakan keselarasan antara pemerintah dengan parlemen.
“Pak SBY itu mengumpulkan para pimpinan parpol membahas bagaimana mengawal kebijakan dan program pro rakyat yang diputuskan pemerintah, agar diterima di parlemen dan dapat dirasakan betul manfaatnya di masyarakat,” imbuh dia.
“Agar bantuan benar-benar sampai ke rakyat, bukan bantuannya diambil kembali setelah Presiden meninggalkan lokasi acara,” sambung Herzaky.
Diberitakan sebelumnya, Anas memandang wajar bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para ketum partai politik (parpol) koalisi di Istana Kepresidenan.
Menurutnya, yang tidak boleh dilakukan adalah menggelar kongres partai di Istana. Pernyataan ini seolah menyindir salah satu parpol, namun Anas tidak menyebut secara spesifik parpol mana yang ia maksud.
“Yang tidak patut adalah kalau bikin Rakernas, Rapimnas atau kongres partai di Istana,” katanya di akun Twitter miliknya, Minggu (7/5/2023).
“Untuk pemerintahan produk dari koalisi, mengadakan pertemuan di Istana adalah wajar. Istana adalah kantornya presiden yang memimpin koalisi dari pemerintah tersebut. Bahkan presiden boleh bikin pertemuan silaturahim atau bicara (kontestasi) gagasan dengan pimpinan partai oposisi di Istana,” lanjut dia.
Bahkan, sambung dia, Presiden ke-6 SBY juga pernah mengundang pertemuan bersama parpol koalisi pemerintahannya dan tak melibatkan salah satu parpol, sama seperti Jokowi.
Anas menegaskan pertemuan SBY dengan parpol koalisi sering kali dilakukan tidak satu atau dua kali saja. “Ya jelas pernah, beberapa kali. Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi,” kata dia.
Diketahui, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023) malam. Sejumlah pimpinan parpol yang hadir adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan ini pun dikritik oleh Partai Demokrat. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menilai sikap Presiden Jokowi yang hanya mengundang partai pendukung pemerintah sangat tidak etis. “Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi tidak etis mempertontonkan itu didepan rakyat. Enggak cocok kalau di istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti rakyatnya,” ujar Andi yang juga Kepala Badan Pemenang Pemilu DPP Partai Demokrat dikutip dari akun twitter Partai Demokrat, Minggu (7/5/2023).
Diana Rizky
Beri Komentar (menggunakan Facebook)