Keresahan pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri atas serbuan pakaian impor selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat adanya kenaikan nilai impor pakaian dan aksesoris, baik rajutan maupun nonrajutan (HS61 dan HS62) asal China.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah mengatakan, terjadi kenaikan permintaan atas komoditas pakaian untuk keperluan Lebaran. “Nilai impor komoditas mengalami peningkatan jelang Lebaran,” kata Habibullah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Kata Habibullah, nilai impor pakaian dan aksesori, rajutan atau kaitan (HS 61) pada Januari 2024, mencapai US$12,26 juta. Sebulan kemudian melonjak US$20,87 juta, naik pada Maret 2024 menjadi US$23,98 juta.
Memasuki Lebaran, kata dia, impor pakaian dan aksesori (HS 61) melandai. Di mana, BPS mencatat nilainya US$22,86 juta. Pola yang sama terjadi di nilai impor pakaian dan aksesori tidak rajutan atau kaitan (HS 62).
“BPS mencatat, nilai impor komoditas ini sebesar 14,74 juta dolar AS pada Januari 2024. Bergerak naik menjadi 22,42 juta dolar AS pada Februari 2024, dan 24,91 juta dolar AS pada Maret 2024. Kemudian, nilai impor menurun memasuki Lebaran yang tercatat 19.38 juta dolar AS,” kata Habibullah.
Pola tersebut juga terjadi pada 2023, di mana nilai impor pakaian dan aksesorisnya bergerak naik sejak Januari 2023, dan mengalami puncak pada Maret 2023. Memasuki Lebaran, melandai bahkan turun. “Secara kumulatif, negara asal impor pakaian dan aksesori utamanya berasal dari China, Bangladesh, dan Vietnam,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengeluhkan over supply produk tekstil di luar negeri dampak dari pelemahan daya beli global. Akibatnya, mereka membuang produknya ke Indonesia dengan ‘banting’ harga.
“Ini mengakibatkan dunia kelebihan supply termasuk China sebagai negara produsen (Tekstil dan Produk Tekstil) TPT terbesar dunia,” terang Jemmy.
Tak hanya China, kelebihan pasokan TPT juga dialami sejumlah negara yang lemah dalam menerapkan trade barrier, termasuk Indonesia. Harus diakui, regulasi pemerintah berdampak besar terhadap industri tekstil serta kelebihan pasokan yang menumpuk di dalam negeri.
Akibatnya, pasar pakaian di Indonesia dibanjiri produk impor. Kondisi ini membuat industri kecil menengah (IKM) Indonesia kehilangan pangsa pasar yang berdampak ke Industri hulu. Sehingga jangan kaget jika gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tak bisa dihindari industri TPT.