Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas keberadaan gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal khususnya yang dimiliki oleh anggota Polri.
Desakan ini menyikapi penemuan gudang BBM jenis solar milik perwira Polda Sumatera Utara (Sumut) AKBP Achiruddin Hasibuan yang terbongkar usai kasus penganiayaan anaknya, Aditya Hasibuan mencuat ke publik.
Mulyono menilai penimbunan BBM ilegal milik AKBP Achiruddin Hasibuan hanyalah segelintir kasus kecil yang mencual. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan anggota Polri dalam penimbunan BBM bersubsidi.
“Artinya masih ada gudang-gudang penimbunan BBM ilegal milik oknum aparat lain yang perlu ditertibkan,” tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima inilah.com pada Jumat (28/4/2023).
Menurutnya, terungkapnya kepemilikan gudang BBM bersubsidi milik AKBP Achiruddin menjadi momentum Kapolri memberantas mafia BBM yang melibatkan oknum anggota Polri.
Sebab DPR selalu mendapatkan laporan dari masyarakat soal keterlibatan oknum aparat keamanan yang membekingi mafia BBM. Bahkan laporan itu sudah sering disampaikan ke Polri namun penindakannya kurang memuaskan.
“Sekarang merupakan saat yang tepat bagi Kapolri untuk memberantas jaringan mafia penimbunan BBM ini,” lanjut Mulyanto
Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini meminta Kapolri agar berani menindak anak buahnya yang terbukti menjadi bagian dari jaringan kejahatan penimbunan BBM ini.
“Kapolri harus dapat mengungkap dan menuntaskan soal ini secara nasional. Kejahatan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Pasti ada pihak lain yang mendukung dan turut serta dalam menjalankan operasinya,” imbuh dia.
“Karena itu Kapolri harus bisa mengembangkan pemeriksaan perkara ini hingga terbongkar semua pihak yang terlibat,” tandasnya.
Mulyanto menilai jika kasus ini hanya terhenti di AKBP Achiruddin Hasibuan saja, maka akan berdampak pada jebolnya kuota BBM bersubsidi.
“Karena bahan bakar yang dikhususkan untuk warga yang tidak mampu mengalir kepada mereka yang tidak berhak. Hal ini terjadi karena selisih harga solar subsidi dengan solar industri cukup lumayan, yaitu lebih dari sepuluh ribu rupiah,” pungkas Mulyanto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)