Market

Airlangga: Pemerintah akan Pertebal Perlindungan Sosial ke Masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global. Selain itu Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat.

Hal ini menyikapi situasi geopolitik dunia yang meningkat akibat konflik Rusia dan Ukraina. Konflik itu memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global terutama energi dan pangan yang juga berdampak pada perekonomian di tanah air.

Arahan Presiden Jokowi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

“Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi (akibat) di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Menko Airlangga.

Presiden Jokowi juga telah mengumumkan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu ada Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, bantuan akan pemerintah berikan untuk tiga bulan dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pembayarannya akan pemerintah lakukan pada bulan April. Selain itu, Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.

“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.

Selain itu, rencananya pemerintah akan memberikan Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.

Dalam SKP, Presiden Jokowi juga meminta kepada jajaran terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang juga melonjak naik, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.

“Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat). Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina,” ujar Airlangga

Dia menambahkan, Presiden juga menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup.

“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk, dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman,” tandasnya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button