Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendorong adanya peningkatan produktivitas dalam produksi baja usai penetapan baja sebagai bahan baku industri non-Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
“Dengan industri 4.0 kita berharap produktivitas sektor baja meningkat dan khusus untuk bajanya Pak Silmy Karim (Chairman IISIA) ini diharapkan bisa meningkatkan produksi 17 juta ton di tahun 2025 sampai dengan 2035,” ujarnya saat membuka “The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Business Forum 2022” secara virtual, dipantau dari Surabaya, Kamis (1/12/2022).
Airlangga mengatakan, pemerintah terus mendorong industri strategis terutama penggunaan industri baja agar turunannya bisa memikirkan produk yang berdaya saing dan mendorong ekonomi.
“Terutama untuk industri konstruksi, otomotif maupun industri pendukung pengembangan industri pembangkit listrik supaya dapat meningkatkan industri baja karbon,” ucapnya.
Chairman IISIA, Silmy Karim menambahkan, secara umum produk baja yang produsen Indonesia hasilkan sudah tembus ekspor global. Bahkan standar kualitasnya setara dengan produksi di Amerika Serikat dan Eropa.
“Yang menjadi masalah adalah adanya perilaku curang yang dilakukan oleh importir, misalnya tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketebalan bajanya sangat tipis, tetapi cap SNI nya benar. Itu kan perilaku tidak betul,” ujarnya.
Silmy menyebut, kewajiban SNI itu berlaku dua sisi yaitu yang pertama adalah dari sisi produsen yang berkewajiban memproduksi baja sesuai standar. Kedua dari sisi konsumen adalah hak untuk mendapat produk baja yang sesuai dengan standar.
Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel ini mempertanyakan bagaimana pengawasan dan pemberian sertifikasi terhadap produk impor.
“Standar negara lain itu sangat susah untuk mendapatkannya, Indonesia juga punya standar sendiri tetapi sendiri itu bukan berarti beda namum harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Itu yang saya sayangkan,” ucapnya.
Silmy menegaskan, pihaknya mengapresiasi Menteri Perdagangan melakukan penindakan, peninjauan, sidak dan semoga terus dilanjutkan.
“Kalau di Kementerian Perdagangan dalam konteks barang beredar, sedangkan di Kementerian Perindustrian dalam konteks barang di produksi. Jadi ada dua sisi,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)