Pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara khusus mengupas utang di 2 periode Jokowi cukup bikin miris. Lantaran naik 3 kali lipat.
“Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Menurut Kemenkeu di awal tahun 2023 angkanya mencapai Rp7.733 Triliun,” terang AHY di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Rabu (15/3/2023).
Jumlah itu belum termasuk utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menurut AHY, semakin menggunung. “Faktanya pula rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi, lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman, bukan, bukan itu soalnya,” tegasnya.
“Kini kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat jugalah yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar,” lanjut putra sulung mantan Presiden SBY itu.
Dengan beban utang saat ini, AHY menilai, ruang fiskal dari pemerintah Indonesia menjadi sangat terbatas. “Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Janganlah menghukum pihak yang tidak bersalah,” tandas AHY.
Berkaitan dengan kasus petinggi Ditjen Pajak beberapa waktu lalu, juga menjadi sorotan utama bagi mantan perwira militer Indonesia ini pula. “Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persennnya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat,” tegasnya.
Tentu akibat adanya kasus tersebut akan menguras kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta agar kredibilitas pengelolaan pajak dapat dikembalikan, sistem pengawasannya diperbaiki, dan rakyat harus diyakinkan.
“Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran. Kita semua wajib pajak, punyak hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah,” imbuh dia.
“Mengapa kondisi ekonomi menjadi perhatian utama kita? Karena hari ini menyangkut kehidupan rakyat, sekaligus menjadi prasyarat suksesnya pesta demokrasi,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dengan keterbatasan ruang fiskal saat ini, ia memohon kepada pemerintah agar dapat lebih bijaksana dalam menentukan setiap prioritas alokasi anggaran, terutama membantu kehidupan rakyat. “Selain itu, alokasi dan penggunaan anggaran harus akuntabel, akuntabel juga harus sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku, sehingga kebijakan fiskal ini dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
“Implementasi anggaran juga tidak kalah penting, anggaran yang telah dirancang oleh pemerintah dan DPR pada postur APBN kita tidak akan berhasil tanpa implementasi yang baik,” tutup AHY.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)