Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya pada 2025 hingga mencapai Rp14 triliun.
“Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tahu pagu indikatifnya Rp6,4 triliun,” ujar AHY saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, ia meminta anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran 2023 yang sebesar Rp7,49 triliun atau anggaran 2024 yang sebesar Rp7,2 triliun.
“Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp7,2 triliun, saat ini tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp7,8 triliun atau hingga Rp8 triliun. Itu saja sangat berarti,” tuturnya.
Menurut dia pihaknya saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak 600 juta dolar AS untuk lima tahun ke depan. “Semoga cukup berarti untuk menanggulangi defisit anggaran di tahun 2025,” katanya.
Di sisi lain Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang selaku pimpinan sidang mengatakan, terkait usulan tambahan anggaran 2025 untuk Kementerian ATR/BPN yang memiliki selisih sebesar Rp7,58 triliun dari pagu indikatif yang hanya Rp6,45 triliun, pihaknya akan membahas hal tersebut lebih lanjut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang. “Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang,” tuturnya.
