Penarikan uang sebesar Rp15 triliun oleh Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga karena perlakuan tak sopan yang diterima ormas keagamaan terbesar nomor dua di Indonesia itu.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengingatkan, Muhammadiyah memiliki puluhan juta anggota. Menurutnya, penarikan dana dari BSI bisa saja diikuti oleh anggota dan simpatisannya. Untuk itu, perlu ada pendekatan khusus agar situasi tak semakin buruk.
“Karena itu selayaknya BSI melakukan pendekatan khusus kepada Muhammadiyah, agar dampak dari aksi Muhammadiyah ini dapat diminimalkan dan tidak berdampak negatif kepada BSI,” ujar dia kepada Inilah.com, di Jakarta, Minggu (23/6/2024).
Ia menyatakan yang perlu diwaspadai adalah dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan Muhammadiyah, terhadap pendanaan dan likuiditas BSI.
“Dibandingkan dengan DPK (dana pihak ketiga) BSI yang di kisaran Rp 300 triliun, dana Rp 15 triliun yang akan dipindahkan Muhammadiyah memang hanya sekitar 5 persen saja dari DPK BSI, namun dana Rp15 triliun tentu akan sangat signifikan memengaruhi likuiditas BSI dalam jangka pendek,” ucap dia.
Yusuf menjelaskan, dari total uang DPK yang dihimpun BSI, sekitar 85 persen sudah disalurkan menjadi pembiayaan. Jika Muhammadiyah melakukan penarikan dana Rp15 triliun, tentu hal tersebut sangat signifikan memengaruhi likuiditas BSI dalam jangka pendek.
“Maka menjadi tantangan bagi BSI untuk memastikan bahwa pemindahan dana ini dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lebih jauh, mitigasi tidak hanya dilakukan untuk dampak langsung namun juga dampak tidak langsung,” ujar dia menjelaskan.
Diketahui, PP Muhammadiyah menarik dana jumbo Rp15 triliun dari brangkas Bank Syariah Indonesia (BSI), muncul spekulasi liar. Petinggi PP Muhammadiyah gagal menjabat Komisaris BSI.
Informasinya, pihak BSI-lah yang proaktif menawarkan posisi komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) kepada PP Muhammadiyah. Berkali-kali diajukan tapi ditolak. Barulah pada penawaran ketiga, PP Muhammadiyah memberikan lampu hijau.
Disodorkanlah dua nama melalui surat bernomor 145/I.0/A/2024. Yakni, Jaih Mubarak untuk calon DPS dan Abdul Mu’ti untuk calon komisaris.
Keduanya bukan orang sembarangan di PP Muhammadiyah. Jaih Mubarak, misalnya, menjabat Wakil Ketua II Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sedangkan Abdul Mu’ti adakah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Namun, keputusan RUPS BSI yang digelar 17 Mei 2024, hasilnya di luar dugaan. Karena, hanya meloloskan Jaih Mubarak sebagai dewan pengawas. Sedangkan Abdul Mu’ti terpental. Posisinya diambil alih politikus Gerindra, Felicitas Tallulembang.
