Begitu melihat data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), boleh jadi, Presiden Jokowi tak akan gembar-gembor soal hilirisasi sumber daya alam (SDA). Ternyata angkanya turun, tak sementereng investasi hilirisasi di tanah air.
Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, pesatnya investasi hilirisasi SDA ternyata tak mempan mengatrol PNBP. Lho kok bisa?
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terlihat bahwa PNBP Indonesia mengalami penurunan cukup tajam, dari Rp595,6 triliun pada 2022, menjadi Rp515,8 triliun pada 2023.
“Dan anjlok lagi Rp492 triliun pada 2024 (target). Penurunannya cukup besar yakni 17,39 persen sejak hilirisasi giat dilakukan pemerintah,” papar Salamuddin, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Jebloknya PNBP hingga 17,39 persen, menurut Salamuddin, termasuk sangat besar alias drastis. Padahal, pengukuran PNBP dalam mata uang rupiah bukan dolar AS yang merupakan alat pertukaran semua komoditas.
Untuk itu, dia menyarankan Jokowi sebelum lengser pada Oktober 2024, memeriksa sejauh mana hilirisasi SDA. Apakah sudah dilakukan dengan benar dan terkontrol dengan baik. Proses pencatatan dan pelaporannya, apakah sudah benar dan jujur?
“Mengingat penegakan hukum saat ini, sangat lemah. Baru-baru ini, menteri ESDM katanya tertipu, ternyata yang diklaim sebagai smelter oleh sebuah perusahaan tambang hanya pos satpam,” papar Salamuddin.
Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintahan Jokowi bisa membantu dengan merapikan data perusahaan yang melalukan hilirisasi dengan benar. Yang belum dicatat sebaiknya segera dicantumkan.
“Bagi perusahaan tambang yang masih melanggar agar dijatuhkan sanksi sesuai undang-undang, secara benar. Bisa dengan cabut izin, setop kontrak, setop ekspor, dan denda yang besar,” kata Salamuddin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah membanggakan nilai ekspor nikel yang melompat dari Rp30 triliun menjadi Rp500 triliun usai dilakukan hilirisasi. Dengan banyaknya smelter nikel, disebut Jokowi membawa berkah bagi masyarakat termasuk pemerintah Indonesia.
“Saat sebelum dibangun industri smelter, kita mengekspor mentah bertahun-tahun. Ekspor yang hanya mentahan nikel, nilainya setiap tahun kurang lebih Rp 30 triliun. Begitu smelter dibangun ekspor kita mencapai Rp 500 triliun,” kata Jokowi saat Pembukaan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, disiarkan lewat YouTube tvMU Channel, Jumat (1/3/2024).
Dengan melonjak nilai ekspor hilirisasi nikel, berdampak pula kepada penerimaan negara yakni pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Yang untungkan perusahaan? Tidak seperti itu. Karena lompatan rupiah tadi saya katakan, kita memungut namanya pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti kita dapat, biaya ekspor kita dapat, PNPB kita dapat semuanya,” jelasnya.